184 Hotspot Kebakaran Lahan, Menteri Hanif Minta Perusahaan Sawit Tidak Tinggal Diam

SIARAN PERS

Nomor: SR.75/HUMAS/KLH-BPLH/5/2025

184 Hotspot Kebakaran Lahan, Menteri Hanif Minta Perusahaan Sawit Tidak Tinggal Diam

Pekanbaru, 10 Mei 2025 – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi ancaman kebakaran  lahan pada musim kemarau 2025. Dalam rapat koordinasi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Provinsi Riau, yang merupakan wilayah dengan potensi  tinggi, Menteri Hanif mengungkapkan, “Masalah kebakaran lahan bukan hanya tantangan bagi lingkungan kita, tetapi juga ancaman serius bagi ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintah. Semua pihak harus bersatu padu dalam menghadapinya.”

Menteri Hanif mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dini dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan gambut dan perkebunan. “Kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman yang nyata. Kita tidak bisa menunggu hingga api mulai menyebar, kita harus bertindak sebelum itu terjadi,” ujar Menteri Hanif dengan tegas.

Pemerintah, menurutnya, telah mengidentifikasi bahwa perubahan iklim dan pola cuaca yang semakin ekstrem, termasuk musim kemarau yang panjang, menjadi faktor utama dalam meningkatkan kerawanan kebakaran. “Kami harus lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang semakin besar. Dalam kondisi ini, kita perlu memperkuat upaya preventif dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dan sektor industri memahami perannya dalam pengendalian kebakaran lahan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga menyampaikan data terbaru yang menunjukkan adanya 184 titik panas (hotspot) di seluruh Indonesia hingga 9 Mei 2025. Meskipun jumlahnya menurun sekitar 61% dibandingkan dengan tahun 2024, tetap saja kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman besar, terutama di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. 

“Angka hotspot ini adalah indikator nyata dari meningkatnya kerawanan kebakaran. Meskipun ada penurunan, kita tidak boleh lengah. Kami harus lebih proaktif, memperkuat sistem peringatan dini, dan merespons lebih cepat setiap tanda-tanda bahaya,” kata Menteri Hanif.

Lebih lanjut, Menteri Hanif menyoroti lima faktor utama yang menyebabkan kebakaran lahan, yang meliputi penyiapan lahan untuk pertanian, kebakaran di lahan konflik, dan kebakaran yang terjadi di area gambut selama musim kering. Kebakaran lahan di area gambut sangat berisiko tinggi, terutama di musim kemarau. Kita tidak bisa lagi membiarkan kebakaran lahan dianggap sebagai hal yang wajar. Ini adalah waktu untuk bertindak, bukan hanya untuk mengatasi masalah kebakaran, tetapi untuk mencegahnya sejak dini.

Menteri Hanif juga mengapresiasi upaya dari GAPKI, yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi risiko kebakaran lahan melalui langkah-langkah preventif dan kesiapsiagaan yang matang.

“Gapki dan seluruh perusahaan anggotanya tidak boleh tinggal dian, karena memiliki peran vital dalam pengendalian kebakaran lahan. Jika perusahaan bisa mengimplementasikan sistem manajemen kebakaran yang baik, maka kita memiliki harapan besar untuk mencapai target zero kebakaran di wilayah perkebunan,” kata Menteri Hanif.

Menteri Hanif menekankan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memitigasi bencana kebakaran lahan. 

“Bukan hanya dari atas, tapi dari lapangan kita harus bekerja sama. Masyarakat, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta harus bahu-membahu mengatasi masalah ini. Kolaborasi inilah yang akan membuat kita lebih siap menghadapi musim kemarau dan kebakaran lahan yang datang,” jelas Menteri Hanif.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Hanif juga mengunjungi posko Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) di PT Kimia Tirta Utama (KTU), anak perusahaan Astra Agro di Kabupaten Siak. Menteri Hanif mengapresiasi upaya perusahaan dalam membangun sistem pengendalian kebakaran yang terintegrasi dengan pelatihan, simulasi, dan penggunaan sarana pendukung yang memadai.

Selain itu, Menteri Hanif juga melakukan penanaman pohon endemik dan turut mengunjungi kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dikelola oleh PT KTU, tempat pelestarian beberapa spesies endemik dan terancam punah untuk keanekaragaman hayati lokal. Lokasi ini menjadi contoh baik upaya dunia usaha bisa berjalan beriringan dengan pelestarian alam. Melindungi alam sama pentingnya dengan menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

Menteri Hanif menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh pihak dapat berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Keberhasilan dalam mengendalikan kebakaran lahan adalah kemenangan bersama. Semua bisa berperan aktif menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih hijau, dan bebas kebakaran.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasmita Nugroho, S.E.