Bebas Hotspot! Menteri LH Lepas 195 Pasukan Siaga Karhutla Lindungi Kalbar di Musim Kemarau

SIARAN PERS

Nomor: SR.172/HUMAS/KLH-BPLH/7/2025

Pontianak, 2 Agustus 2025 — Kalimantan Barat dinyatakan nihil hotspot! Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq, melepas 195 personel siaga karhutla untuk menjaga wilayah tetap aman dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau Agustus 2025.

Dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pontianak, yang dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, jajaran Forkopimda, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, pelaku usaha, dan masyarakat peduli api, Menteri Hanif menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif semua pihak yang berhasil menjaga Kalbar tetap bersih dari titik panas.

“Capaian nol hotspot hari ini adalah hasil kerja keras luar biasa dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, pelaku usaha, hingga masyarakat. Terima kasih telah berjuang siang malam menjaga Kalimantan Barat dari ancaman karhutla,” kata Menteri Hanif.

Meski kondisi membaik, Menteri Hanif mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak lengah. Ia melepas 195 personel gabungan dari unsur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat peduli api untuk terus siaga di lapangan. Tim ini dilengkapi truk pompa, mobil pemadam, mesin pompa bertekanan tinggi, dan peralatan pendukung lainnya.

“Musim kemarau di Kalbar diprediksi berlangsung hingga Agustus 2025. Meski hotspot nol, potensi kebakaran masih ada. Personel yang dilepas hari ini akan fokus pada patroli, pembasahan lahan gambut, deteksi dini, dan sosialisasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Menteri Hanif mengapresiasi kontribusi sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan anggota GAPKI Kalbar, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN, PT Aneka Tambang, serta berbagai BUMN yang menurunkan sumber daya dan peralatan untuk penanggulangan karhutla. Total 195 personel yang dikerahkan merupakan gabungan dari TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang aktif membantu di lapangan.

Dalam arahannya, Menteri Hanif menegaskan pentingnya pencegahan sebagai prioritas, sesuai arahan Presiden RI.

“Perlu langkah-langkah mitigasi seperti penegakan hukum tegas terhadap pembukaan lahan dengan membakar, pembasahan lahan gambut melalui sekat kanal, pelibatan akademisi dalam penelitian metode tanam tanpa bakar, dan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal,” jelas Menteri Hanif.

Menteri Hanif menyoroti bahwa Kalbar memiliki luas wilayah sekitar 14,7 juta hektare dengan 2,7 juta hektare lahan gambut—sekitar 19% dari total wilayah provinsi—yang sangat rawan terbakar dan sulit dipadamkan jika sudah terbakar.

”Lahan gambut jika terbakar membutuhkan upaya luar biasa untuk memadamkannya. Pencegahan akan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan,” tegas Menteri Hanif.

Arahan ditutup dengan ajakan untuk menjaga komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga Kalbar tetap aman dari bencana asap.

“Karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga menyangkut kesehatan, ekonomi, dan citra bangsa. Dengan sinergi dan kesiapsiagaan seperti hari ini, saya yakin Kalbar bisa mempertahankan capaian bebas hotspot,” pungkas Menteri Hanif.

Mari kita jaga Kalimantan Barat tetap bebas asap demi masa depan lingkungan yang sehat dan lestari.