Indonesia–Inggris Perkuat Kerja Sama Iklim dan Lingkungan: Dorong Pasar Karbon dan Transisi Energi Berkeadilan

SIARAN PERS

Nomor:  SR.60/HUMAS/KLH-BPLH/4/2025

INDONESIA–INGGRIS PERKUAT KERJA SAMA IKLIM DAN LINGKUNGAN: DORONG PASAR KARBON DAN TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Jakarta, 17 April 2025 — “Bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan bumi yang kita tinggali?” Pertanyaan reflektif itu menjadi semangat utama dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Inggris yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara untuk menghadapi krisis iklim secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Iklim Inggris, Kerry McCarthy, menegaskan kembali komitmen kedua negara dalam menjaga target suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celsius sesuai Paris Agreement. Indonesia menargetkan puncak emisi pada 2030 dan mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat. “Kami percaya, kerja sama internasional yang kuat adalah kunci untuk memastikan transisi energi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” kata Menteri Hanif.

Kedua negara sepakat pentingnya menjaga target suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celsius sesuai kesepakatan dalam Paris Agreement dan Nationally Determined Contributions (NDC). Indonesia sendiri menargetkan puncak emisi pada 2030 dan netral karbon pada 2060 atau lebih cepat, dengan sektor kehutanan dan energi sebagai pilar utamanya. Hasil pertemuan juga menyepakati adanya pembahasan High Integrity Carbon Market Opportunity yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025.

Dalam pertemuan ini, Indonesia menyoroti pentingnya penguatan pasar karbon nasional melalui Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI), serta pengembangan sistem registri nasional yang kredibel dan transparan. Inggris melalui program UK PACT menyatakan dukungan dalam bentuk pendanaan sebesar £2,8 juta selama tiga tahun ke depan guna mempercepat pengembangan peta jalan perdagangan karbon Indonesia lintas sektor.

Selain isu iklim, pengelolaan sampah plastik juga menjadi agenda penting. Indonesia menghadapi peningkatan volume sampah plastik di sungai, pantai, dan laut—khususnya di daerah wisata seperti Bali. Inggris mendukung pembaruan Rencana Aksi Nasional Polusi Plastik Indonesia melalui kemitraan dengan World Bank, serta penguatan platform Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) dalam menangani permasalahan ini secara menyeluruh.

Isu keanekaragaman hayati turut menjadi perhatian. Indonesia terus memperkuat pelaksanaan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) dan mendorong integrasi valuasi jasa lingkungan yang mempertimbangkan nilai ekonomi karbon dan konservasi keanekaragaman hayati. Pemerintah Inggris membuka peluang kerja sama dalam pendanaan biodiversitas, penguatan sistem monitoring hutan dan lahan gambut, serta pengelolaan lanskap berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Menutup pertemuan, kedua Menteri menyatakan optimismenya terhadap masa depan kerja sama ini. “Perlindungan lingkungan bukan hanya soal karbon offset, tetapi juga tentang menjaga keindahan dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang,” ujar Menteri Kerry.

Pertemuan ini memperkuat rencana pembaruan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dengan kementerian mitra di Inggris sebagai mitra strategis dalam memimpin aksi iklim global yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasmita Nugroho