Jaga Asa Cegah Kepunahan Pesut: Menteri Hanif Serukan Aksi Nyata Selamatkan Ekosistem Sungai

Nomor: SR.136/HUMAS/KLH-BPLH/7/2025

Kutai Kartanegara – Samarinda, 3 Juli 2025 — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan peringatan keras terkait krisis ekologis yang tengah dihadapi Sungai Mahakam. Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Pela, Kutai Kartanegara, ia mengungkapkan bahwa populasi Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris), mamalia air tawar endemik Indonesia, kini tinggal sekitar 62 ekor saja.

“Angka ini bukan sekadar data statistik. Ini merupakan indikator kuat degradasi ekosistem yang memerlukan perhatian dan tindakan segera,” tegas Menteri Hanif dalam pertemuan terbuka bersama pemangku kepentingan setempat.

Pesut Mahakam merupakan subpopulasi langka dari lumba-lumba Irrawaddy yang hanya hidup di Sungai Mahakam. Dengan tubuh abu-abu tanpa moncong dan perilaku sosial kompleks, spesies ini menjadi simbol kekayaan hayati dan identitas budaya masyarakat lokal Kalimantan Timur. Namun, pesut kini berada di ambang kepunahan akibat kombinasi pencemaran limbah tambang dan domestik, tabrakan kapal tongkang, serta praktik perikanan ilegal seperti penggunaan setrum dan bom ikan.

KLHBPLH menegaskan bahwa ancaman terhadap Pesut Mahakam adalah cerminan dari tekanan sistemik terhadap ekosistem sungai. Penurunan populasi pesut menunjukkan bahwa keberlanjutan Sungai Mahakam sebagai sumber kehidupan bagi ribuan spesies dan masyarakat lokal kini berada dalam titik genting. Menteri Hanif pun melakukan peninjauan langsung ke kawasan Danau Mahakam, habitat utama pesut yang kian terfragmentasi.

“Pelestarian Pesut Mahakam melampaui kepentingan satu spesies; ini adalah upaya vital untuk menjaga keseimbangan ekologis Sungai Mahakam yang menopang kehidupan ribuan spesies dan masyarakat lokal,” ujar Menteri Hanif.

Konservasi Pesut Mahakam menjadi bagian dari agenda prioritas nasional KLH/BPLH dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Menteri Hanif menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan lintas sektor yang menyatukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, dan LSM dalam kerangka kerja yang sinergis dan berbasis aksi nyata.

“Konservasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dari hulu ke hilir, dari perumusan kebijakan hingga aksi nyata di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, sangat krusial dalam menemukan solusi yang berkelanjutan,” seru Menteri Hanif.

Kunjungan kerja ini turut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Universitas Mulawarman, komunitas lokal seperti Pokdarwis Desa Pela, serta organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam upaya konservasi Pesut Mahakam. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan dukungan luas terhadap misi KLH/BPLH dalam menjaga ekosistem air tawar Indonesia.

Dalam agenda yang sama, Menteri Hanif melanjutkan peninjauan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan, Kota Samarinda, sebagai bagian dari komitmen KLH/BPLH terhadap reformasi pengelolaan sampah. Ia menyoroti perlunya percepatan transisi dari sistem open dumping menuju sanitary landfill, serta pembangunan infrastruktur pengolahan air lindi yang lebih modern dan ramah lingkungan.

“Praktik open dumping dalam pengelolaan sampah harus segera dihentikan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya nasional untuk mereformasi sistem pengelolaan sampah menjadi lebih ramah lingkungan,” tegas Menteri Hanif.

KLH/BPLH juga mengapresiasi langkah-langkah progresif Pemerintah Kota Samarinda dalam mentransformasikan sistem pengelolaan sampah kota. Menteri Hanif menyampaikan dukungan atas rencana pembangunan sel landfill baru dan sistem pengolahan air lindi yang ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2025.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah presisi yang telah diambil oleh Bapak Wali Kota dalam memenuhi amanah yang diberikan,” ujar Menteri Hanif.

KLH/BPLH akan terus memperkuat kebijakan berbasis bukti di tingkat lokal, mendorong keterlibatan lintas sektor, dan memastikan bahwa konservasi spesies terancam punah seperti Pesut Mahakam menjadi agenda utama dalam strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasmita Nugroho, S.E.