Pemutakhiran Data SIPSN Jawa Timur Catat 100 Persen Partisipasi Daerah

Batu, 28 Agustus 2025 – Workshop Pemutakhiran Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Wilayah Jawa Timur mencatat capaian penuh: seluruh 38 kabupaten/kota berpartisipasi aktif. Kegiatan yang berlangsung dua hari (27–28 Agustus) di Kota Batu ini bertujuan memastikan data pengelolaan sampah di Jawa Timur tersaji lengkap, akurat, dan terintegrasi.

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa yang diwakili oleh Kepala Bidang Wilayah III, Gatut Panggah Prasetyo, menekankan pentingnya kualitas data sebagai dasar pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Data yang lengkap dan valid menjadi kunci untuk mencegah dampak negatif, misalnya emisi gas buang kendaraan atau gas metana dari tumpukan sampah yang bisa memicu penyakit serius,” jelas Gatut.

Menurutnya, capaian utama dari workshop ini adalah meningkatnya keterlibatan daerah dalam pengisian data SIPSN hingga 100 persen.

“Sebelumnya masih ada daerah yang belum lengkap mengisi data. Setelah workshop ini, seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur sudah terintegrasi dalam sistem,” tambahnya.

Ia mengingatkan, pemerintah pusat memberi tenggat enam bulan untuk melengkapi data. Daerah yang belum memenuhi kewajiban berisiko terkena sanksi administratif, sementara evaluasi dan rekomendasi akan dilakukan secara berkala. Gatut juga menekankan keterlibatan masyarakat melalui pemilahan sampah organik dan anorganik sejak rumah tangga sebagai langkah sederhana namun efektif.

Hadir sebagai narasumber utama,  Ahli Muda Penyuluh Lingkungan dari Direktorat Penanganan Sampah, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Adi Fajar Ramly, yang turut mengapresiasi capaian Provinsi Jawa Timur.

“Alhamdulillah, terjadi lonjakan signifikan. Untuk data tahun 2025, semula hanya 19 daerah yang terintegrasi, sekarang sudah 34 kabupaten/kota. Masih ada empat daerah yang perlu validasi, tapi ini sudah kemajuan besar,” terang Adi.

Meski demikian, ia menilai sejumlah daerah masih perlu menginventarisasi kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat. Data pengurangan sampah di hulu dinilai belum lengkap, sementara kendala utama masih terkait keterbatasan alat ukur.

“Banyak bank sampah atau TPS3R belum punya timbangan, sehingga volume sampah hanya dihitung dari jumlah gerobak, bukan data pasti,” ujarnya.

Dari peserta, Lilis Sugiyarni dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto menyebut workshop ini membantu memahami prosedur input data, meski tantangan tetap ada di lapangan. Sementara itu, Alfan Surhardiansyah dari DLH Kabupaten Banyuwangi mengaku masih cukup kesulitan karena baru pertama kali mengikuti.

“Harapannya ada pelatihan yang lebih mendalam dan ruang belajar khusus bagi peserta baru, supaya proses ini bisa dijalankan lebih baik,” tutup Alfan.

Dengan partisipasi penuh seluruh kabupaten/kota, workshop ini menandai langkah penting Provinsi Jawa Timur menuju pengelolaan sampah yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Integrasi data diharapkan menjadi pondasi kebijakan lingkungan yang tepat sasaran, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Penulis: (Yus Ade/Pusdal LH Jawa)