Sinergi KLH dan TNI: Babinsa Kelola Sampah Untuk Selamatkan Indonesia

SIARAN PERS

Nomor: SR.54/HUMAS/KLH-BPLH/3/2025

SINERGI KLH DAN TNI: BABINSA KELOLA SAMPAH UNTUK SELAMATKAN INDONESIA

Denpasar, 24 Maret 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama TNI berkolaborasi dalam upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah nasional di Denpasar, Bali pada Senin (24/03/25). Bertempat di Makodam IX/Udayana, Bali, sebanyak 500 Bintara Pembina Desa atau disebut juga Babinsa, dari seluruh wilayah Provinsi Bali mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, sebagai bentuk pelibatan strategis aktor komunitas dalam penguatan sistem pengelolaan sampah dan lingkungan. Kegiatan Bimbingan Teknis dihadiri oleh Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, dan Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Sinergi ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan nota kesepahaman antara KLH/BPLH pada Februari lalu, dimana keduanya saling mendukung dan berkolaborasi untuk mengendalikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bali menjadi titik awal inisiatif ini, karena tengah menghadapi ancaman serius dari timbulan sampah yang mencemari sungai, pesisir, hingga lautnya. Keadaan ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga pilar utama ekonomi daerah, yakni sektor pariwisata yang menyumbang 41% terhadap PDRB Bali dan 65% dari devisa pariwisata nasional.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, terdapat 22,17 juta ton sampah belum terkelola secara baik, dan lebih dari 54% masih ditampung di TPA open dumping yang sudah tidak lagi memadai. “Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat sampah. Pengelolaan sampah yang kita lakukan hari ini, masih jauh dari kesempurnaan yang kita harapkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Bila pengelolaan sampah tidak dilakukan dari sumber, maka yang terjadi adalah beban berat yang harus kita tanggung bersama, yang sejatinya tenaga dan dana bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Sehingga pengelolaan sampah dari sumbernya adalah upaya yang harus kita tekankan.” Kata Menteri Hanif.

“Jika kita tidak mengubah pola pengelolaan sampah kita, seluruh TPA di Indonesia diperkirakan akan penuh pada 2028, dan di beberapa daerah seperti Sarbagita Bali, kenyataan ini sudah lebih dulu datang,” lanjutnya. Menteri Hanif juga menekankan, “Perlu adanya revolusi mental bersama dengan mengubah mindset, cara berpikir dan berperilaku dalam mengatasi persoalan sampah. Upaya perubahan perilaku menjadi kunci utama yang pada akhirnya melahirkan budaya dan kebiasaan untuk lebih bijak dalam mengelola sampah.”

Meningkatkan Peran Babinsa Dari Ketahanan Sosial ke Ketahanan Ekologi

Di tengah tantangan tersebut, Menteri Hanif melihat bahwa Babinsa memiliki peran unik dan strategis. Bukan hanya penjaga stabilitas keamanan desa, Babinsa juga menjadi figur kepercayaan masyarakat, mampu menjangkau ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau oleh regulasi formal.

“Pelibatan Babinsa diharapkan menjadi contoh dan tauladan, perilaku dalam mengurangi dan memilah sampah. Melalui Babinsa kami juga mengharapkan sisi-sisi humanisme yang dimiliki Babinsa dalam tugas pengelolaan sampah. Kedepannya diharapkan masyarakat dan Babinsa kiranya dapat menjadi langkah efektif untuk bersama membangun budaya pengelolaan sampah dari sumber.” tegas Menteri Hanif.

Dalam Bimtek tersebut, Babinsa dibekali pemahaman teknis, kemampuan komunikasi perubahan perilaku, serta kapasitas koordinasi lintas sektor dengan tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat. Babinsa akan dilatih menjadi “fasilitator lingkungan” sekaligus motor penggerak inisiatif lokal.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik inisiatif dan menyampaikan bahwa meski Bali telah membuat terobosan besar, seperti Peraturan Gubernur tentang pembatasan plastik sekali pakai sejak 2018, serta dukungan dari desa adat dan komunitas sosial dalam gerakan kebersihan, kenyataannya masih banyak sampah berakhir di sungai dan laut.

“Dengan posisi Bali sebagai jantung pariwisata nasional, kenyamanan wisatawan harus dijaga, selain itu dalam upaya membangun lingkungan yang sehat, salah satu indikatornya adalah sampah yang terkelola dengan baik. Kita akan menerapkan beberapa skema pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, yang akan didukung sepenuhnya oleh Pangdam Udayana beserta jajarannya sampai dengan Babinsa pada tingkat desa. Dengan kerja efektif dan gencar, Saya yakin dua tahun selesai,” ujarnya.

Kolaborasi TNI: Lingkungan Bersih, Masyarakat Tangguh

Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni menyampaikan bahwa peran TNI tidak semata pada aspek keamanan dan pertahanan. Ia menegaskan bahwa ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional.

“Babinsa harus mengambil peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah binaannya. Lingkungan yang bersih mendukung masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Kami siap untuk memberi dukungan penuh kepada Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pengelolaan sampah” ungkap Pangdam Udayana.

Bimtek ini tidak hanya sekedar pelatihan teknis saja, melainkan gerakan baru agar pengelolaan sampah dari sumber menjadi tanggung jawab bersama. Aksi ini harus dimulai dari komunitas terkecil, dipimpin oleh tokoh paling dekat dengan rakyat. Babinsa dilatih untuk:

1. mendorong gerakan pengelolaan sampah dari rumah tangga;
2. mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan persuasif dan sosial; 
3. membentuk jejaring kolaborasi antara tokoh adat, pemda, dan komunitas; dan
4. menjadi penghubung efektif antara kebijakan pusat dan aksi lokal

Program ini dirancang sebagai model percontohan yang akan direplikasi secara nasional, dengan Bali dan DKI Jakarta sebagai dua provinsi prioritas dan barometer pengelolaan sampah di Indonesia.

“Saya berharap inisiasi ini menjadi titik awal dan momentum bersama sebagai bagian dalam mewujudkan Indonesia bersih dan Indonesia emas,” tutup Menteri Hanif.

Selain pembelajaran teknis, peserta juga melakukan kunjungan lapangan di Eco Bali, Pusat Daur Ulang Padangsabian Kaja, pengelolaan sampah lapangan dari Sungai Watch Ketewel, dan penerapan Trash Boom di Kantor Camat Kuta.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasmita Nugroho