Transformasi Pengelolaan Sampah: KLH/BPLH Bimbing Kabupaten di Jawa Timur

Nomor: SR.214/HUMAS/KLH-BPLH/9/2025

Jakarta, 10 September 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya mendorong pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkuat pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan di rumah tangga hingga peningkatan standar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Langkah ini bukan hanya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga membuka peluang bagi daerah meraih untuk memenuhi kriteria penilaian Adipura Baru.

Dalam kunjungan pembinaan ke empat kabupaten, yakni Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, KLH/BPLH menekankan perlunya upaya konkret dari hulu hingga hilir. Pemilahan sejak dari sumber diyakini mampu mengurangi timbulan sampah hingga 40 persen, sehingga beban TPA berkurang dan pengelolaan dapat ditingkatkan menuju sistem sanitary landfill. 

Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Agus Rusly, menyampaikan: “Kunci keberhasilan ada pada pemilahan dari rumah tangga. Jika masyarakat terbiasa memilah, hingga 40 persen sampah bisa langsung berkurang. Ujungnya, TPA dapat dikelola lebih baik dengan sanitary landfill.”

Komitmen daerah turut ditegaskan Kepala Bappeda Jember, Arif Tjahyono: “Jember sedang memperkuat infrastruktur persampahan dari hulu hingga hilir. Kami percaya, dengan kolaborasi masyarakat, Bank Sampah, dan dunia usaha, persoalan sampah bisa menjadi peluang ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.”

Sejalan dengan itu, KLH/BPLH menegaskan pentingnya transformasi TPA dari sistem open dumping menuju sanitary landfill sebagai bagian akhir pengelolaan berkelanjutan. 

“Sejak Maret 2025, Kementerian telah mendorong penutupan lebih dari 343 lokasi TPA open dumping di Indonesia. Saatnya semua daerah bergerak menuju standar yang lebih baik,” tegas Agus.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menyampaikan, “Kami tengah menyiapkan TPA baru berbasis sanitary landfill di lahan seluas 5,8 hektare di Sumber Kokap sekaligus mendorong desa-desa melakukan pengelolaan mandiri. Harapan kami, Bondowoso dapat segera keluar dari pola open dumping dan menjadi lebih bersih.”

Optimalisasi fasilitas juga menjadi sorotan KLH/BPLH, termasuk reaktivasi TPS3R yang tidak beroperasi, serta peningkatan pengolahan sampah di sumber. 

“Banyuwangi terus memperkuat inovasi, mulai dari pemilahan di desa melalui program STBM Pilar 4, penguatan peran TPS3R baik oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun BLUD, hingga kerja sama RDF dengan industri semen. Selain itu, kami menargetkan pembangunan TPA baru bantuan APBN dapat terlaksana pada 2026,” jelas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dalam laporan perkembangan pengelolaan sampah di daerahnya.

Kabupaten Situbondo juga melakukan pembenahan yang berfokus kepada partisipasi publik untuk mengelola sampah dari lingkungan masing-masing. “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjaga sungai, pantai, dan lingkungan dari sampah. Dengan partisipasi bersama, Situbondo bisa menjadi daerah yang bersih sekaligus berdaya saing.”

Penguatan sistem pengelolaan sampah ini juga dikaitkan dengan peluang meraih penghargaan Adipura yang memiliki empat kategori: AdipuraKencana, Adipura, Sertifikat, dan Kotor. KLH/BPLH menegaskan bahwa peluang tersebut terbuka lebar apabila daerah konsisten memperbaiki TPA serta memperkuat pemilahan sampah di sumber. 

“Kami terus mendorong agar seluruh pemerintah daerah memperbaiki TPA dan memperkuat pengelolaan sampah sejak dari sumber. Dengan begitu, peluang meraih Adipura semakin terbuka,” tutup Agus.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Yulia Suryanti