Aksi Lingkungan Makin Solid: Indonesia–Inggris Teken MoU untuk Pengelolaan Lingkungan dan Ekonomi Sirkular

Nomor: SR.305/HUMAS/KLH-BPLH/11/2025

Belem, Brasil, 17 November 2025 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH) dan Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Perdesaan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (DEFRA) menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) yang memperkuat kerja sama bilateral pada bidang perlindungan lingkungan hidup. Dokumen ini membuka langkah konkret kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, mengatasi pencemaran, dan mempercepat pengelolaan sampah serta penanganan polusi plastik.

MoU menetapkan area kerja sama strategis meliputi penguatan legislasi dan penegakan lingkungan, peningkatan pengelolaan kualitas udara dan air, penanganan limbah berbahaya, serta pengembangan pendekatan circular economy untuk mengurangi sampah plastik dan polusi laut. Pelaksanaan kerja sama akan dilakukan melalui pertukaran teknis dan pejabat, proyek bersama, pelatihan, riset kolaboratif, dan koordinasi lintas kementerian dengan pembentukan Komite Pengarah Bersama sebagai forum koordinasi dan evaluasi.

"MoU ini menandai awal kolaborasi yang praktis dan setara antara Indonesia dan Inggris untuk memperkuat tata kelola lingkungan, mempercepat solusi pengelolaan sampah dan plastik, serta membuka akses pembiayaan inovatif bagi pelestarian ekosistem kita," jelas Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

KLH/BPLH menyambut komitmen pendanaan dan dukungan teknis dari pihak Inggris yang mencakup peluang pendanaan karbon dan pengembangan pasar karbon alam, termasuk dukungan UK PACT untuk pengembangan carbon credits kehutanan, inisiatif Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan dan Jambi, serta potensi keterlibatan Bio‑Fund. Indonesia dan DEFRA juga akan menjajaki partisipasi di inisiatif pendanaan multilateral seperti Friends of Cali Fund dan TFFF, serta dukungan Climate and Clean Air Coalition senilai hingga 5 juta USD untuk inisiatif bersih udara, termasuk proyek penangkapan metana dari POME.

Khusus dalam upaya mengatasi polusi plastik, KLH/BPLH menegaskan perlunya penguatan instrumen Extended Producer Responsibility (EPR). DEFRA menyatakan dukungan untuk mendorong perusahaan‑perusahaan yang berpusat di Inggris agar memperbaiki pengelolaan kemasan di Indonesia melalui transfer kebijakan, teknologi, dan fasilitasi pertemuan buyer‑seller internasional. Kedua pihak sepakat menjajaki pilot instrumen EPR dan program peningkatan kapasitas di tingkat daerah serta kolaborasi dengan merek global untuk transparansi kemasan dan klaim produk.

Indonesia juga menegaskan peran strategisnya dalam perlindungan gambut tropis dan kesiapan berpartisipasi pada mekanisme pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, perwakilan Inggris menginformasikan rencana kegiatan internasional termasuk pertemuan IPBES di Manchester pada Februari 2026.

“Kami sedang menjajaki cara-cara untuk membawa pendanaan baru ke pasar karbon dan alam. Saya sangat tertarik mendengar Menteri berbicara tentang peran Indonesia dalam melindungi gambut tropis, sebuah topik yang sangat dekat di hati saya, melindungi lahan gambut di Inggris,” jelas Parliamentary Under‑Secretary of State for Nature DEFRA, Mary Creagh.

Hasil pertemuan ini mencerminkan saling pengakuan atas capaian Indonesia dalam perlindungan kawasan tropis dan kesepakatan untuk bersama‑sama menjawab tantangan pencemaran plastik baik secara lokal maupun global. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama teknis dan kunjungan tim untuk mematangkan program pilot dan peluang investasi lingkungan yang berdampak.

"Kami terinspirasi oleh upaya Indonesia melindungi kawasan tropisnya. Bersama kita akan menangani polusi plastik dan membuka jalur pendanaan baru untuk pasar karbon alam; kami menantikan kunjungan balasan Menteri dan tim ke Inggris tahun depan," terang Parliamentary Under‑Secretary of State for Nature DEFRA, Mary Creagh. 

Menindaklanjuti hal tersebut, KLH/BPLH dan DEFRA akan menyusun lampiran operasional yang memuat program prioritas 12–18 bulan, mekanisme pembiayaan proyek, serta Kerangka Acuan Kegiatan untuk Komite Pengarah Bersama. Beberapa prioritas awal yang akan dipercepat meliputi pilot Extended Producent Responsibility (EPR) untuk kemasan, program circular economy provinsi percontohan, studi kelayakan carbon finance  — termasuk FCPF di lokasi prioritas, dan proyek demonstrasi penangkapan metana dari POME.

Penanggung Jawab:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Yulia Suryanti