Di Tengah Gunungan Sampah, Indonesia Belajar Mengubah Cara Hidupnya

Pagi itu, aroma menyengat masih menggantung di udara Bantargebang ketika alat berat bergerak perlahan di antara longsoran sampah yang belum stabil. Di kejauhan, keluarga korban menunggu dengan wajah cemas. Gunungan limbah yang selama bertahun-tahun menampung sampah Jakarta akhirnya runtuh—dan menelan korban jiwa.

Tragedi longsor TPST Bantargebang pada Maret 2026 menjadi pengingat pahit bahwa persoalan sampah bukan lagi sekadar isu kebersihan kota. Ia telah berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan manusia. 

Sepanjang Maret 2026, isu pengelolaan sampah menjadi salah satu tema terbesar dalam pemberitaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dari tragedi Bantargebang hingga kampanye “Mudik Minim Sampah”, pemerintah terus menyampaikan pesan yang sama: Indonesia tidak bisa lagi menyelesaikan masalah sampah dengan cara lama. 

Selama ini, sampah sering dianggap selesai ketika keluar dari rumah. Padahal kenyataannya, limbah itu hanya berpindah tempat—ke sungai, ke laut, atau ke tempat pembuangan akhir yang semakin penuh.

Di Jakarta Utara, perubahan kecil mulai tumbuh dari rumah-rumah warga. Para kader lingkungan di Kelurahan Rorotan mengajarkan masyarakat memilah sampah organik untuk dijadikan kompos. Sisa nasi, kulit buah, dan sayuran yang biasanya dibuang kini mulai diolah kembali. 

Langkah sederhana itu membawa dampak besar. Ketika sampah organik tidak bercampur dengan plastik, volume sampah yang dikirim ke TPA berkurang, bau menyusut, dan risiko pencemaran lingkungan ikut menurun.

Di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, warga membangun bank sampah berbasis komunitas. Botol plastik, kardus, hingga minyak jelantah yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga. Anak-anak belajar memilah sampah sejak kecil, sementara ibu rumah tangga mulai melihat bahwa menjaga lingkungan juga dapat membantu ekonomi keluarga. 

Gerakan kecil seperti ini memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak selalu harus dimulai dari teknologi besar. Ia dapat tumbuh dari perubahan kebiasaan sehari-hari.

Kesadaran itu juga diuji saat musim mudik Lebaran 2026. Jutaan orang bergerak menuju kampung halaman, sementara rest area dan terminal diperkirakan menghasilkan lonjakan sampah dalam jumlah besar. Pemerintah kemudian mengampanyekan gerakan “Mudik Minim Sampah” dengan menyediakan tempat sampah pilah dan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 

Pesan yang dibangun cukup sederhana: perjalanan yang nyaman tidak harus meninggalkan tumpukan sampah bagi orang lain.

Di balik seluruh pemberitaan selama Maret 2026, ada satu kenyataan yang semakin jelas. Krisis sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat. Sampah yang menumpuk dapat memicu banjir, mencemari air tanah, menghasilkan emisi berbahaya, hingga mengancam kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya.

Karena itu, pemerintah mulai mendorong perubahan besar dari pola lama “kumpul-angkut-buang” menuju pengurangan sampah dari sumber dan pengelolaan berbasis masyarakat. 

Namun perubahan itu tidak akan berhasil tanpa keterlibatan publik.

Persoalan lingkungan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari: udara yang dihirup anak-anak, air yang digunakan keluarga, dan kebersihan lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Mungkin itulah pelajaran terbesar dari Maret 2026. Bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar tugas pemerintah atau petugas kebersihan. Ia dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari—memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan tidak membuang limbah sembarangan.

Karena pada akhirnya, cara manusia memperlakukan sampah akan menentukan seperti apa masa depan lingkungan tempat mereka hidup.

Depok, 31 Maret 2026

Penulis: Yulianti Fajar Wulandari, Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Humas KLH/BPLH