Indonesia Pimpin Aksi Nyata Penanganan Krisis Iklim Global pada Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS di India

Nomor: SR.186/HUMAS/KLH-BPLH/8/2026

New Delhi, 20 Agustus 2026 — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memimpin delegasi Indonesia untuk mendesak negara-negara anggota BRICS agar segera mewujudkan aksi nyata melampaui komitmen di atas kertas dalam menangani krisis iklim global. Desakan tersebut disampaikan secara langsung dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 yang diselenggarakan di New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026), sebagai langkah tegas mempererat solidaritas dunia guna mengatasi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga polusi yang semakin masif.

Langkah diplomasi strategis yang diusung oleh KLH/BPLH ini berhasil membuahkan hasil konkret melalui kesepakatan Joint Statement of the 12th BRICS Environment Ministers Meeting. Dokumen strategis ini secara resmi menetapkan empat pilar kerja sama prioritas untuk tahun 2026, yaitu: (1) promosi gaya hidup berkelanjutan; (2) aforestasi, penanganan kebakaran hutan, dan ketahanan bencana; (3) akselerasi ekonomi sirkular; serta (4) adaptasi iklim yang digerakkan oleh masyarakat dan kearifan lokal. Negara-negara anggota juga menyepakati pentingnya penguatan transfer teknologi hijau dan pendanaan bagi negara berkembang.

Dalam sambutan kuncinya, Menteri Jumhur membawa perspektif kuat dari pemerintah Indonesia bahwa krisis iklim tidak dapat diselesaikan secara parsial, karena berkaitan erat dengan cara dunia mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kelestarian ekosistem darat dan laut adalah fondasi mutlak bagi ketahanan iklim, baik di tingkat nasional maupun global.

“Indonesia melihat potensi besar bagi negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama praktis, saling belajar, dan bertukar pengalaman nasional dalam membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tegas Menteri Jumhur.

Peluang Ekonomi Hijau dan Pasar Karbon Berintegritas Tinggi 

Lebih dari sekadar mitigasi bencana, KLH/BPLH memosisikan aksi iklim sebagai lompatan besar untuk mendongkrak daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan nasional. Komitmen ini dibuktikan melalui keseriusan Pemerintah Indonesia dalam membangun pasar karbon nasional yang berintegritas tinggi.

Dengan memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, serta jaminan kelestarian lingkungan, Indonesia kini bersiap menjadi magnet investasi hijau global yang mampu mempercepat pencapaian target iklim sekaligus memastikan pembangunan ekonomi terus melaju.

ProKlim dan Kearifan Lokal: Bukti Nyata Ketangguhan Indonesia untuk Dunia 

Pada sesi adaptasi iklim, Indonesia tampil memukau dengan menyodorkan bukti nyata pelibatan masyarakat. KLH/BPLH menegaskan bahwa masyarakat di tingkat tapak harus menjadi aktor utama pelestarian lingkungan, bukan sekadar objek kebijakan.

Visi besar ini telah diwujudkan secara masif melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang sukses menjangkau dan memberdayakan lebih dari 12.000 desa dan komunitas di seluruh Nusantara. Keberhasilan ProKlim terbukti semakin tangguh ketika dipadukan dengan ragam kearifan lokal, seperti sistem Subak dan Awig-Awig di Bali, serta Sasi Lompa di Maluku.

Aksi adaptasi berbasis masyarakat ini turut diperkuat oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, dalam forum High-Level Dialogue on Climate Change. Ary menegaskan bahwa kunci keselamatan bumi terletak pada keberanian memadukan teknologi ilmiah modern dengan kearifan tradisional yang telah teruji melintasi zaman.

Kehadiran aktif dan gagasan terobosan Indonesia dalam 12th BRICS Environment Ministers Meeting ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia melalui kepemimpinan strategis KLH/BPLH, sebagai kekuatan utama penentu arah kebijakan lingkungan dunia. Indonesia terus mendorong komitmen pelestarian alam global agar segera diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berkeadilan demi keselamatan masa depan bumi.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti