Indonesia Pimpin ASEAN Percepat Aksi Net Zero dan Integrasi Pasar Karbon di COP30

Nomor: SR.300/HUMAS/KLH-BPLH/11/2025

Belém, Brasil, 13 November 2025 — Indonesia menegaskan posisinya dalam mendorong kolaborasi iklim kawasan melalui penyelenggaraan Ministerial Session on Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Enhanced Cooperation in ASEAN di ASEAN Pavilion pada COP30, Kamis (13/11). Sesi tingkat menteri yang digelar bersama Sekretariat ASEAN dan GIZ ini menghadirkan Jepang sebagai mitra dialog, serta partisipasi Brunei Darussalam dan Kementerian Kehutanan Indonesia.

 Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq membuka dialog dengan menekankan bahwa Indonesia membawa mandat jelas untuk mempercepat aksi iklim regional.

 “Arah pembangunan nasional Indonesia kini sepenuhnya mengintegrasikan agenda iklim melalui Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050) serta Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Dokumen SNDC terbaru memuat target emisi absolut yang lebih ambisius—1,25 Gt CO₂e pada skenario LCCP-L dan 1,48 Gt CO₂e pada skenario tinggi tahun 2035—yang memperkuat transparansi dan kejelasan aksi mitigasi Indonesia.

 Menteri Hanif juga menegaskan bahwa “Dengan semangat ‘One Vision, One Identity, One Community’, ASEAN harus tampil sebagai kekuatan kolektif dalam membangun pasar karbon yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi. Indonesia berkomitmen memastikan setiap ton emisi yang diperdagangkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.”

 Komitmen Indonesia dalam modernisasi tata kelola iklim diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka pasar karbon Indonesia untuk transaksi global. Implementasi pasar karbon ini didukung oleh penguatan perdagangan karbon internasional melalui IDX Carbon serta kerja sama Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima lembaga standar karbon global: Gold Standard, Global Carbon Council, Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.

 Pada COP30, Indonesia juga memperkenalkan inovasi diplomasi iklim melalui “Carbon Connection for Climate Action”— sebuah ruang kolaborasi dalam kerangka pasar karbon berintegritas tinggi. Inisiatif ini menjadi langkah konkret Indonesia dalam memfasilitasi konektivitas ekonomi iklim di kawasan dan pasar global, serta sejalan dengan upaya mendukung pendanaan aksi iklim untuk pengelolaan dan pemulihan lingkungan termasuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam sesi dialog, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, H.E. Doi Kentaro, menegaskan komitmen Jepang memperkuat kerja sama melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) yang telah berjalan sejak Protokol Kyoto. Jepang juga menyampaikan rencana peluncuran JCM Implementation Agency pada 2025 sekaligus menekankan pentingnya keterlibatan dini sektor swasta untuk menjamin keberhasilan integrasi pasar karbon kawasan.

 Sementara itu, Ketua Brunei Climate Change Secretariat, Ir. Ahmad Zaiemaddien, menyoroti perlunya ASEAN mengambil posisi strategis dalam solusi krisis iklim global melalui penguatan ekonomi sirkuler serta mobilisasi pendanaan untuk Means of Implementation.

 Selaras dengan itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, Agus Budi Santosa, menekankan bahwa pasar karbon ASEAN membuka peluang signifikan untuk memperkuat aksi mitigasi lintas negara. Ia mengusulkan pembentukan platform regional untuk standardisasi karbon ASEAN yang akan memperkuat integritas pasar, khususnya dari sektor kehutanan sebagai katalis utama dekarbonisasi.

Penangung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti