Jelang Penutupan COP30: Indonesia Kawal Keputusan, Dorong Pendanaan Adaptasi, dan Perjuangkan Isu Laut di Agenda COP31

Nomor: SR.307/HUMAS/KLH-BPLH/11/2025

Belem, Brasil, 21 November 2025 — Menjelang penutupan Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil, Delegasi Indonesia menegaskan pentingnya keputusan final yang mampu memperkuat tata kelola iklim global dan memastikan implementasi efektif Perjanjian Paris. Di tengah dinamika negosiasi yang berlangsung hingga malam hari, Indonesia aktif memperjuangkan isu-isu strategis, termasuk adaptasi, pendanaan iklim, dan penguatan sejumlah keputusan di bawah COP, CMA, dan CMP, yang hingga hari terakhir masih terus dibahas karena adanya catatan dari beberapa negara peserta.

"Kita punya semangat bersama bahwa COP30 itu harus menghasilkan sesuatu atau keputusan-keputusan yang akan memberikan landasan bagi pelaksanaan, baik dari itu COP secara umum, baik Paris Agreement melalui CMA-nya maupun kemudian pelaksanaan dari kesepakatan di Kyoto Protokol (CMP)," jelas Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ary Sudijanto.

Ary Sudijanto, menyampaikan bahwa salah satu prioritas Indonesia adalah memastikan adaptasi mendapatkan perhatian setara dengan mitigasi. Indonesia mendorong kejelasan komitmen pendanaan adaptasi global yang wajib tercantum dalam teks keputusan, termasuk mandat tripling pendanaan yang sebelumnya disepakati. Hilangnya paragraf terkait angka pendanaan adaptasi dalam teks terbaru menjadi perhatian serius Indonesia karena dapat melemahkan arah implementasi global.
“Indonesia berada di garis depan memperjuangkan agar keputusan COP30 benar-benar memberikan arah implementatif. Tanpa kejelasan pendanaan, negara-negara rentan akan semakin tertinggal menghadapi krisis iklim yang kian nyata,” tegas Ary Sudijanto.

Sejalan  dengan  itu,  Indonesia  juga  menyampaikan  catatan  penting  terkait definisi progressive gender yang muncul dalam draft keputusan. Indonesia menekankan bahwa konsep tersebut hanya dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi negara masing-masing. Diplomasi dilakukan melalui pertemuan bilateral dengan Presidensi Brasil, yang sebagian besar masukan Indonesia telah diakomodasi dalam rancangan terbaru.

Di tengah padatnya negosiasi, penutupan Paviliun Indonesia tetap berlangsung dengan lancar. Kendati terjadi penyesuaian teknis dari panitia setempat, seluruh agenda berhasil dipindahkan ke ruang pertemuan lain tanpa mengurangi kualitas diskusi. Paviliun Indonesia kembali mencatat capaian penting: lebih dari 5.000 pengunjung, lebih dari 50 sesi diskusi interaksi kebijakan, 60 pembicara, serta kerja sama dengan lebih dari 100 mitra. Selain itu, lebih dari 20 pertemuan bilateral berhasil memperkuat kolaborasi pembangunan dan dialog iklim antara Indonesia dan komunitas internasional.

Paviliun Indonesia juga menjadi pusat perhatian berkat forum Carbon Connection for Climate Action, yang menghubungkan pemilik proyek karbon dalam negeri dengan calon pembeli dan investor internasional. Forum ini menghasilkan ekspresi minat sejumlah 2.754.680 ton CO₂e, berasal dari 44 proyek oleh 28 proponen pada sektor energi, kehutanan dan penggunaan lahan, serta pengelolaan sampah. Capaian ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap integritas pasar karbon Indonesia dan mempertegas kesiapan Indonesia bergerak dari negosiasi menuju implementasi nyata aksi iklim.
Dalam pidato penutupan Paviliun Indonesia, Ary Sudijanto menegaskan bahwa Paviliun bukan hanya ruang bertukar pandangan, tetapi ruang lahirnya kolaborasi nyata. “Paviliun Indonesia adalah ruang harapan. Tahun ini kita membuktikan bahwa Indonesia membawa gagasan, solusi, dan aksi. Kita hadir bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk memimpin,” disampaikan dalam pidato tersebut.

Selain diplomasi kebijakan, Paviliun Indonesia memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara—tarian, musik, busana tradisional, dan kuliner—sebagai instrumen diplomasi yang semakin memperkuat kedekatan Indonesia dengan masyarakat global.

Menatap penyelengaraan COP31 yang akan digelar di Anatolia, Turkiye, Indonesia menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam isu Ocean and Climate. Agenda yang sebelumnya berada pada urutan pembahasan COP30 namun belum sempat diangkat secara substansial ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia berharap Presidensi Australia pada COP31 Australia
— yang dianggap sebagai “Saudara Besar” bagi negara-negara Pasifik, diharapkan dapat mendorong agar isu ini dibahas secara substansial. Hal ini penting mengingat isu laut menyangkut ketahanan pangan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan ekonomi pesisir yang menjadi tulang punggung jutaan masyarakat.
“Kami berharap COP31 memberikan perhatian besar pada isu Ocean and Climate. Bagi Indonesia, laut bukan sekadar ruang ekologi, tetapi ruang hidup. Jika dunia ingin menjaga bumi, maka menjaga laut adalah keharusan. Indonesia siap memimpin diskusi ini di Turki,” tegas Ary.

Di penghujung COP30, Delegasi Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Brasil dan UNFCCC atas penyelenggaraan pertemuan ini, dan berharap ruang negosiasi ke depan dapat memberikan kondisi yang lebih nyaman dan aman bagi para delegasi. Indonesia siap kembali hadir di COP31 dengan agenda yang lebih kuat, diplomasi yang lebih tajam, dan komitmen yang semakin teguh untuk menghadapi krisis iklim global.
 

Penanggung Jawab:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Yulia Suryanti