KLH Ajak Kepala Daerah di Sumatera dan Jawa Maksimalkan Manfaat Nilai Ekonomi Karbon

Nomor: SR.232/HUMAS/KLH-BPLH/10/2026

Jakarta, 13 Oktober 2026 - Di tengah ancaman krisis iklim global yang kian nyata, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil inisiatif strategis dengan mengumpulkan 124 pimpinan daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa di Jakarta. Melalui “Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim”, KLH/BPLH berupaya memastikan agar instrumen tata kelola karbon dapat terintegrasi kuat ke dalam agenda pembangunan daerah, sehingga manfaat ekonomi dan ekologinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dalam arahan kuncinya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah fondasi utama agar instrumen ekonomi karbon tidak berjalan sendiri secara sektoral.

“Intinya memang forum ini disediakan untuk mengeksplorasi. Nah sekali lagi, pemerintah di pusat nggak mau sendirian; kita memastikan bahwa nilai ekonomi karbon ini sebanyak-banyaknya dinikmati oleh masyarakat yang ada di tapak, masyarakat di daerah, di mana bapak/ibu sekalian adalah sebagai pemimpin. Jadi saya rasa itu, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, kita sangat terbuka untuk terus berkomunikasi,” tegas Menteri Jumhur.

Sebagai pilar pembangunan, Nilai Ekonomi Karbon (NEK) bersinggungan erat dengan mandat kelembagaan di tingkat daerah, mulai dari perlindungan lingkungan, pengendalian pencemaran, penegakan hukum, hingga mobilisasi sumber daya. Terkait hal ini, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menekankan bahwa orientasi utama penerapan NEK di daerah harus berakar pada aksi nyata penurunan emisi.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa semua upaya ini pada dasarnya adalah peran kita, penduduk kita untuk bersama-sama penduduk bumi lainnya memenuhi target komitmen kita di emisi. Karena yang akan kita kemudian tetapkan nilai ekonominya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat terlihat, yang kemudian adalah hasil dari upaya kita menurunkan emisinya,” ungkap Ary Sudijanto.

Penyelarasan Kebijakan Iklim, ZWZE, dan 5 Sasaran Strategis Daerah 

Forum bimbingan teknis yang diinisiasi oleh KLH/BPLH ini secara komprehensif dirancang untuk menyelaraskan berbagai pilar kebijakan nasional. Hal ini mencakup pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan strategis Zero Waste Zero Emission (ZWZE), hingga peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Guna memastikan implementasi yang terukur dan aplikatif di lapangan, KLH/BPLH menetapkan lima sasaran penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah:

1. Peningkatan Pemahaman: Memperkuat wawasan pimpinan daerah terkait interkoneksi antara perubahan iklim, target NDC, dan pembangunan berkelanjutan.
2. Implementasi ZWZE: Memberikan landasan operasional kebijakan Zero Waste Zero Emission sebagai kerangka utama pembangunan rendah karbon pada sektor limbah.
3. Penguatan Tata Kelola NEK: Membangun kerangka konseptual dan implementatif implementasi Nilai Ekonomi Karbon serta peta jalan perdagangan karbon sektor limbah.
4. Peningkatan Kapasitas Teknis: Membekali daerah dengan kemampuan tata cara perdagangan karbon sektor limbah, skema sertifikasi penurunan emisi, serta penguasaan registri nasional (SRN dan SRUK).
5. Perluasan Peluang Pembiayaan: Mendorong replikasi kebijakan yang mampu memperluas akses daerah terhadap berbagai peluang pembiayaan iklim di tingkat lokal.

Melalui konsolidasi strategis ini, KLH/BPLH berharap seluruh pimpinan daerah di Sumatera dan Jawa segera menerjemahkan komitmen iklim nasional ke dalam kebijakan dan aksi nyata lintas sektor. Langkah kolaboratif ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pemulihan lingkungan, tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi karbon yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti