KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025

SIARAN PERS

Nomor: SR.123/HUMAS/KLH-BPLH/5/2025

Jakarta, 22 Juni 2025 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat komitmen nasional menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center. Mengusung tema “Menuju Kelola Sampah 100%”, forum ini menjadi tonggak strategis reformasi sistem pengelolaan sampah secara nasional dan terintegrasi.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk 38 Gubernur, 514 Bupati/Wali Kota, pejabat kementerian/lembaga, pelaku industri, akademisi, organisasi masyarakat, hingga komunitas lingkungan. Rakornas menjadi wadah konsolidasi nasional dalam mempercepat transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang sirkular, adil, dan berkelanjutan.

“Rakornas ini bukan sekadar seremoni. Ini panggilan aksi nyata. Jika kita tidak bertindak sekarang, yang kita wariskan hanyalah krisis ekologis yang lebih dalam,” tegas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah Indonesia pada tahun 2023 mencapai 56,63 juta ton. Namun, baru 39,01% (22,09 juta ton) yang dikelola secara layak. Mayoritas sisanya masih dibuang ke TPA terbuka (open dumping) yang mencemari lingkungan dan tak memenuhi standar pengelolaan modern.

Dari total 550 TPA di Indonesia, sebanyak 343 unit tengah diawasi untuk menghentikan praktik pembuangan terbuka. Banyak di antaranya juga telah melebihi kapasitas tampung, mengindikasikan kondisi darurat persampahan yang tak bisa ditunda lagi penanganannya.

Sejalan dengan tema global Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 “Ending Plastic Pollution”, Menteri Hanif mengingatkan bahwa sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik. Namun, tingkat daur ulang nasional baru mencapai 22%, jauh dari harapan. Jawa menjadi wilayah dengan tingkat daur ulang tertinggi (31%), diikuti Bali-Nusra (22,5%) dan Sumatera (12%), sementara Indonesia Timur masih menghadapi tantangan besar.

KLH/BPLH memperkenalkan Konsep Baru Adipura, yang kini tidak hanya menilai estetika dan kebersihan kota, tetapi juga mengukur kapasitas kelembagaan, sistem pemilahan dari sumber, dan kepatuhan terhadap pelarangan TPA open dumping. Kota-kota yang masih menerapkan pembuangan terbuka secara otomatis tidak lagi memenuhi syarat Adipura.

Rakornas 2025 juga memperkuat kemitraan dengan industri melalui forum business matching. Offtaker dari sektor semen (RDF), daur ulang plastik (ADUPI), kertas (APKI), hingga pengusaha magot untuk limbah organik, hadir untuk membangun rantai pasok daur ulang yang solid, sebagai tulang punggung ekonomi sirkular nasional.

Deputi PSLB3 KLH/BPLH, Ade Palguna, menyampaikan bahwa Rakornas merupakan kelanjutan konkret dari Komitmen Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah diimbau segera menyusun peta jalan pengelolaan sampah, mempercepat penerapan sanksi administratif, dan membenahi kelembagaan daerah.

KLH/BPLH juga sedang menyusun revisi Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 guna mempercepat pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi (PSEL). Revisi ini akan memperkuat dukungan pusat berupa dana APBN, percepatan perizinan, dan jaminan pembelian listrik hasil pengolahan sampah.

“Tahun 2029 harus menjadi tonggak tercapainya target pengelolaan sampah 100%. Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Ini bukan hanya tugas KLH/BPLH, tetapi seluruh elemen bangsa,” seru Menteri Hanif dalam penutup arahannya.

Rakornas ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Lingkungan Hidup 2025. Selain diskusi panel, agenda juga mencakup peluncuran inisiatif Adipura baru, pameran teknologi pengelolaan sampah, dan forum kerja sama lintas sektor. Harapannya, Rakornas menghasilkan langkah konkret untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan lestari.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasmita Nugroho, S.E.