KLH Perkuat Strategi Ekonomi Biru dan Perlindungan Pesisir Nasional di Bali Ocean Days 2026

Bali, 31 Januari 2026 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan bahwa implementasi ekonomi biru merupakan strategi fundamental dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan perubahan iklim. Komitmen ini disampaikan secara lugas dalam forum Bali Ocean Days (BOD) 2026 Conference dan Showcase yang diselenggarakan di Hotel InterContinental Jimbaran, Bali. Forum lintas sektor ini menjadi ruang krusial bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan dunia usaha untuk merumuskan solusi konkret atas ancaman pencemaran serta degradasi lingkungan pesisir yang kian meningkat.

Mewakili Menteri LH/Kepala BPLH, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Rasio Ridho Sani, menekankan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan garis pantai sepanjang 95.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. Kekayaan ini mencakup 3,44 juta hektare mangrove dan 2,5 juta hektare terumbu karang yang menempatkan Indonesia sebagai pemilik 70 persen cadangan karbon biru dunia. Namun, potensi besar tersebut saat ini menghadapi tantangan serius, di mana sekitar 30 hingga 40 persen terumbu karang nasional berada dalam kondisi rusak, serta terjadinya kehilangan luasan mangrove yang mencapai hampir 195.000 hektare dalam satu dekade terakhir.

Kerusakan ekosistem ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis, termasuk pariwisata bahari yang menjadi urat nadi ekonomi di wilayah seperti Bali. Rasio menyoroti bahwa tekanan lingkungan akibat kenaikan muka air laut serta pencemaran plastik lintas negara menuntut langkah perlindungan yang lebih sistematis. KLH menetapkan empat arah kebijakan utama sebagai respons, yang meliputi percepatan pemulihan ekosistem, pengendalian pencemaran melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), serta penguatan data kelautan berbasis sains untuk memastikan kebijakan yang diambil bersifat kredibel dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

“Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi masyarakat melalui perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, serta cadangan karbon biru,” ujar Rasio.

Upaya mitigasi dan aksi nyata di tingkat tapak mulai menunjukkan hasil positif melalui kolaborasi yang terintegrasi. Sebagai contoh, sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha di Provinsi Bali pada periode Januari-Februari 2025 telah berhasil menangani 1.274 ton sampah laut. Langkah nyata ini menjadi bukti pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk mempertahankan daya saing destinasi wisata sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat setempat. Bali Ocean Days 2026 pun memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama regional dan global bersama ASEAN, SEA-MaP, PEMSEA, COBSEA, hingga Global Fund for Coral Reefs.

Melalui forum ini, KLH memastikan bahwa transisi menuju ekonomi biru akan dilakukan secara konsisten guna memastikan sumber daya kelautan Indonesia tetap lestari bagi generasi mendatang. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara konservasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Melalui pendekatan ekonomi biru, pemerintah berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya laut tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” tutup Rasio.

Informasi Tambahan:

1. SEA-MaP (Southeast Asia Regional Program on Combating Marine Plastics): Program regional Asia Tenggara yang fokus pada penanggulangan pencemaran plastik di laut melalui penguatan kebijakan, inovasi pengelolaan sampah, dan koordinasi lintas negara anggota ASEAN.
2. PEMSEA (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia): Organisasi kemitraan internasional yang berfokus pada pengelolaan pesisir terpadu di Asia Timur untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya laut dan pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif.
3. COBSEA (Coordinating Body on the Seas of East Asia): Badan koordinasi di bawah naungan PBB (UNEP) yang bertugas mengawasi pelaksanaan rencana aksi regional untuk perlindungan dan pengembangan lingkungan laut serta kawasan pesisir di wilayah laut Asia Timur.