KLH/BPLH Gandeng Unhas, Akselerasi Edukasi Iklim Berbasis Sains dan Masyarakat

Makassar, 9 April 2026 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim (MSDPPI) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Pusat Studi Perubahan Iklim (PSPI). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bertajuk “Edukasi Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Sains dan Masyarakat”.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target nasional pengendalian perubahan iklim. “Keterlibatan Universitas Hasanuddin sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kajian sains dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal”.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kekuatan riset dan inovasi akademik. Dengan memadukan pendekatan ilmiah dan keterlibatan masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat literasi iklim sekaligus mendorong implementasi aksi mitigasi dan adaptasi secara langsung di tingkat tapak.

Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Hasanudin, M. Rijal Idrus, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi berbasis riset. “Melalui kemitraan ini, kami ingin memastikan bahwa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan ketahanan iklim masyarakat”.

Pilar utama kerja sama ini mencakup integrasi KKN Tematik melalui pengontekstualisasian modul pengendalian perubahan iklim, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi langsung di masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga berfokus pada penguatan tata kelola sampah berkelanjutan melalui pendampingan teknis serta program reduksi emisi sebagai bagian dari strategi mitigasi nasional.

Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, kedua pihak akan mendorong riset mendalam terkait strategi adaptasi perubahan iklim, khususnya pada wilayah pesisir dan perkotaan yang memiliki kerentanan tinggi. Dukungan terhadap pengelolaan data juga menjadi bagian penting, melalui pertukaran data dan informasi guna memastikan kebijakan dan program yang dihasilkan berbasis bukti (evidence-based policy).

Perjanjian kerja sama ini akan berlangsung selama empat tahun ke depan. Kedua institusi berkomitmen membangun model kolaborasi berkelanjutan yang tidak hanya berdampak di wilayah kerja sama saat ini, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai daerah untuk memperkuat ketahanan iklim secara nasional.