Klh/Bplh Lantik Pejabat Baru: Perkuat Komitmen Dalam Menghadapi Tantangan Lingkungan

SIARAN PERS

Nomor: SR.3/HUMAS/KLH-BPLH/1/2025

KLH/BPLH LANTIK PEJABAT BARU: PERKUAT KOMITMEN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN LINGKUNGAN

Jakarta, 13 Januari 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menandai tonggak penting dalam reformasi kelembagaan dengan pelantikan 43 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada Senin (13/01/25). Momentum ini menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat organisasi dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan nasional terkait pembangunan berkelanjutan. “Indonesia memiliki target ambisius dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dedikasi dan peran aktif para Pejabat Tinggi Pratama menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut,” ungkapnya.

Dalam pelantikan ini, 43 pejabat yang terdiri dari lima Kepala Biro, dua Inspektur, 25 Direktur, dan sebelas Kepala Pusat diharapkan dapat mempercepat implementasi program kerja KLH/BPLH. Reformasi birokrasi yang dilakukan, termasuk penyederhanaan struktur organisasi melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024, menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam menghadapi permasalahan lingkungan.

Menteri Hanif menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. “Dampak krisis ini sudah nyata, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga kebakaran hutan dan lahan. Ini menuntut kerja keras, inovasi, dan sinergi dari semua pihak,” ujarnya.

Dalam Rencana Kerja 2025-2029, KLH/BPLH akan berfokus pada isu strategis, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mitigasi karhutla dan degradasi ekosistem gambut dan mangrove. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan ekonomi sirkular yang tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Tiga transformasi utama menjadi landasan dalam perumusan kebijakan KLH/BPLH ke depan:

1. Transformasi Sosial: Peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan dan kampanye masyarakat.
2. Transformasi Ekonomi: Penguatan ekonomi hijau berbasis rendah karbon guna menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam.
3. Transformasi Tata Kelola: Penerapan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan kebijakan berjalan efektif.

Menteri Hanif juga menekankan pentingnya inovasi dan kepemimpinan bagi para pejabat yang baru dilantik. “Sebagai Pejabat Tinggi Pratama, Anda adalah ujung tombak dalam mewujudkan visi besar KLH/BPLH. Kepemimpinan Anda akan diuji dalam menggerakkan tim, membangun koordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pesannya.

Menutup pidatonya, Menteri menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan menaruh harapan besar agar mereka mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. “Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah kita dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan bangsa,” pungkasnya.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasmita Nugroho