KLH/BPLH Matangkan Instrumen Kredit Keanekaragaman Hayati Berstandar Global

SIARAN PERS

Nomor: SR.212/HUMAS/KLH-BPLH/9/2026

Jakarta, 16 September 2026 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH RI) mengambil langkah strategis dengan mematangkan instrumen Kredit Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Credit). Langkah ini diwujudkan oleh Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dengan meresmikan pembukaan forum kebijakan “International Workshop on Biodiversity Credit Implementation” di Jakarta, pada Selasa (15/9/2026). Inisiatif strategis bersama para pemangku kepentingan internasional ini dipersiapkan sebagai instrumen vital guna melindungi alam Nusantara sekaligus menarik pembiayaan berkelanjutan yang kredibel dari sektor swasta.

Sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia dihadapkan pada tantangan utama untuk menerjemahkan potensi ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik yang luar biasa menjadi instrumen ekonomi dan kebijakan yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, KLH/BPLH mengambil posisi terdepan dalam menyusun instrumen pembiayaan hijau ini.

“Indonesia memandang bahwa pengembangan biodiversity credit harus dibangun berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu integritas ilmiah, inklusi sosial, dan tata kelola yang transparan,” tegas Menteri Jumhur dalam sambutannya di hadapan delegasi global.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penerapan instrumen inovatif ini memerlukan fondasi kebijakan yang kokoh, pedoman operasional yang sangat jelas, serta perangkat pengaturan yang selaras dengan konteks ekologis, sosial-ekonomi, budaya, dan kelembagaan nasional.

Kolaborasi Inklusif dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat 

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa target global keanekaragaman hayati tidak dapat dicapai secara mandiri. KLH/BPLH terus mendorong sektor swasta untuk meningkatkan kontribusinya secara langsung melalui investasi hijau demi mendukung konservasi berbasis masyarakat. Pada saat yang sama, kebijakan ini menetapkan posisi masyarakat lokal dan masyarakat adat secara terhormat sebagai penjaga garis depan alam sekaligus pemegang otoritas pengetahuan tradisional yang berharga.

Manfaat yang dihasilkan dari pelestarian alam wajib dibagikan secara berkeadilan. Nilai ekonomi yang adil dan bertanggung jawab ini menjadi bentuk pengakuan bermakna kepada pihak-pihak yang konsisten menjaga kelestarian lingkungan.

Kepemimpinan Indonesia di Panggung Internasional 

Penyelenggaraan International Advisory Panel on Biodiversity Credit (IAPB) Policy Forum di Jakarta menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk bertukar pengalaman guna mempersiapkan kerangka biodiversity credit nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi global demi pencapaian Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Pembahasan dalam forum kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi persiapan dunia menuju Conference of the Parties (COP) 17 Convention on Biological Diversity (CBD) di Armenia. Tidak hanya itu, sebagai bukti komitmen kuat dalam agenda keanekaragaman hayati, Indonesia turut mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan pencalonan diri sebagai tuan rumah COP 18 CBD pada tahun 2028 mendatang.

Menteri Jumhur secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris dan Prancis, para anggota Policy Forum IAPB, serta seluruh mitra nasional maupun internasional. Apresiasi juga ditujukan kepada Indonesia Taskforce for Development of Biodiversity Credit Framework atas dukungan berkelanjutannya dalam merumuskan instrumen strategis ini.

Dukungan Global atas Langkah Progresif KLH/BPLH

Kepemimpinan KLH/BPLH dalam merumuskan pasar kredit yang berkeadilan turut mendapat dukungan penuh dari komunitas global. Co-Chair IAPB, Dame Amelia Fawcett, menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi erat dengan satuan tugas Indonesia. Dame Amelia berharap kerja sama ini memastikan aliran pendanaan berskala besar dapat terwujud untuk ekonomi yang berdampak positif bagi alam dan masyarakat jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Dame Amelia juga turut menyampaikan simpati dan keprihatinannya atas tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menjadi pengingat akan pentingnya melindungi dan memulihkan alam. Perhatian dan doa kami bersama masyarakat yang terdampak, serta mereka yang bekerja keras untuk mengendalikan kebakaran, melindungi satwa liar, dan memulihkan ekosistem yang rusak,” tutur Dame Amelia.

Terkait potensi besar Indonesia dalam instrumen pembiayaan hijau, Dame Amelia menambahkan pandangannya, “Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk pasar kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi yang dapat dikembangkan dalam skala besar, sampai di tingkat global. Pasar yang dirancang dan diatur secara tepat, didukung oleh insentif yang kuat bagi sektor swasta, dapat memobilisasi pendanaan swasta untuk konservasi dan restorasi, mendukung penghidupan masyarakat setempat, serta memperkuat ekonomi hijau”.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti