Laut Bersih Dimulai dari Daratan: KLH/BPLH Dorong Aksi Lokal dan Kolaborasi Regional

Jakarta, 13 Juni 2026 – Persoalan pencemaran laut tidak mengenal batas wilayah. Sampah yang dibuang di daratan dapat berakhir di sungai, bermuara ke laut, dan menjadi ancaman bagi ekosistem pesisir. Oleh karena itu, kolaborasi dari tingkat lokal hingga regional menjadi kunci dalam menekan pencemaran laut secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam Seminar Nasional “Suara Lokal, Aksi Nyata: Bersama Mengatasi Pencemaran Laut” bersama UNEP-COBSEA, Regional Capacity Centre for Clean Seas (RC3S), dan Sekretariat Konvensi Basel pada rangkaian Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo & Conference (INVIROTECH) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, menegaskan bahwa pencemaran laut merupakan tantangan global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

"Masalah global membutuhkan solusi lokal. Aksi-aksi nyata yang dilakukan masyarakat di tingkat tapak dapat menjadi model yang direplikasi dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dari sinilah perubahan besar bisa dimulai," ujar Rasio.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa, namun juga menghadapi ancaman serius akibat pencemaran sampah laut yang sebagian besar berasal dari aktivitas di daratan. Sampah plastik dan mikroplastik yang masih ditemukan di berbagai wilayah pesisir tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga berdampak pada sektor perikanan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat.

Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, menegaskan bahwa upaya memerangi pencemaran plastik laut harus dimulai dari komunitas dan diperkuat melalui kemitraan yang berkelanjutan.

"Upaya mengatasi pencemaran plastik laut harus dimulai dari komunitas, melalui perubahan perilaku, sistem yang lebih baik, dan kolaborasi yang kuat antarpihak," ujar Gita.

Gita menilai Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui target pengurangan sampah laut sebesar 70 persen. Namun, pencapaian target tersebut memerlukan penguatan sistem pengelolaan sampah, penerapan ekonomi sirkular, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat.

Dalam sesi diskusi, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah dari sumber menjadi langkah paling efektif untuk mencegah kebocoran sampah ke laut. Pemerintah terus memperkuat penerapan ekonomi sirkular melalui pengurangan sampah dari sumber, peningkatan daur ulang, penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang terintegrasi.

KLH/BPLH juga menegaskan bahwa lebih dari 80 persen sampah laut berasal dari aktivitas di daratan. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan sampah laut sangat bergantung pada kemampuan mengelola sampah sebelum masuk ke sungai dan perairan pesisir.

Berbagai langkah terus dilakukan melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, mulai dari penguatan edukasi masyarakat, pembangunan sarana pengelolaan sampah di kawasan pesisir, penerapan EPR, pemantauan sampah laut secara berkala, hingga penguatan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Forum ini juga menghadirkan pengalaman nyata dari Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika, membagikan pengalaman membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pengembangan TPS3R, penguatan regulasi kampung, dan kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan.

Menurut Indra, peningkatan aktivitas wisata di Pulau Derawan turut membawa tantangan berupa meningkatnya timbulan sampah. Namun melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi nonpemerintah, dan sektor swasta, sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan berhasil dibangun.

Sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future” dan tema nasional “Saatnya Bekerja untuk Iklim”, forum ini menjadi pengingat bahwa menjaga laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dari desa pesisir hingga kerja sama regional, setiap langkah memiliki peran penting dalam menjaga laut Indonesia tetap bersih, sehat, dan lestari bagi generasi mendatang.