Luncurkan Seed Grant – Smart Green ASEAN Cities (SGAC), KLH/BPLH dan BPDLH Perkuat Pembiayaan Hijau dan Ekonomi Sirkular

Nomor: SR.244/HUMAS/KLH-BPLH/9/2025

Jakarta, 26 September 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendukung penuh peluncuran Program Seed Grant – Smart Green ASEAN Cities (SGAC) yang digagas oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Program ini menjadi langkah strategis mempercepat transformasi kota-kota di Indonesia menuju pembangunan hijau, sekaligus memperkuat mekanisme pembiayaan hijau yang aman dan berkelanjutan.

Peluncuran SGAC turut didukung oleh United Nations Capital Development Fund (UNCDF) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen kolektif dalam menghadirkan solusi nyata terhadap tantangan pengelolaan sampah dan perubahan iklim.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriyono menyampaikan bahwa kolaborasi multi-pihak menjadi kunci dalam mewujudkan kota hijau dan berketahanan iklim.

“Program ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi dari sektor limbah, tetapi juga menghadirkan mekanisme pembiayaan inovatif bagi pelaku ekonomi sirkular di tingkat masyarakat. Dukungan mitra nasional dan internasional akan mempercepat terwujudnya kota hijau yang tangguh terhadap perubahan iklim,” katanya.

Diaz juga menegaskan bahwa penguatan pembiayaan hijau merupakan solusi penting untuk menjawab dua tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia: krisis sampah dan kesenjangan pendanaan iklim.

“Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa hanya sekitar 39 persen sampah yang terkelola, dan efektifnya baru 9–10 persen. Di sisi lain, kebutuhan pendanaan iklim mencapai Rp470 triliun per tahun, sementara APBN baru bisa memberikan Rp76 triliun. Gap ini harus ditutup dengan inovasi, kolaborasi, dan instrumen finansial yang tepat,” ujarnya.

Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai pilot project pertama dalam implementasi SGAC. Melalui program ini, Banyumas akan menerima bantuan peralatan teknis dan modal kerja untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse-Derived Fuel (RDF) dan Black Soldier Fly (BSF). “Keberhasilan program ini ditentukan bukan hanya oleh bantuan dana, tetapi oleh komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Banyumas memiliki potensi besar menjadi model yang dapat direplikasi daerah lain,” tambah Diaz.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyambut baik kepercayaan tersebut. “Saya sangat bangga Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai penerima pertama dalam program SGAC ini. Semoga bisa berlanjut ke daerah-daerah lain juga,” ujarnya.

SGAC menargetkan pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya dari food waste yang menghasilkan metana (CH₄) dengan daya pemanasan 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Dengan mengubah sampah organik menjadi peluang ekonomi melalui konsep ekonomi sirkular, program ini akan memberdayakan komunitas lokal, koperasi, dan UMKM untuk menghasilkan nilai tambah dan manfaat sosial.

Sejalan dengan peluncuran SGAC, dilakukan pula penandatanganan kerja sama penjaminan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dalam kerangka Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Derisking. Skema ini didukung oleh UNDP Indonesia untuk memperluas akses pembiayaan hijau bagi sektor kehutanan sosial dan ekonomi sirkular. Selama ini, pelaku usaha seperti koperasi pengelola sampah dan UMKM daur ulang kerap kesulitan mengakses kredit karena dianggap berisiko tinggi. Melalui FDB Derisking, risiko tersebut dapat diminimalkan sehingga pembiayaan menjadi lebih inklusif.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan pentingnya skema ini untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan. “Banyak pelaku ekonomi lingkungan dikategorikan non-bankable karena keterbatasan agunan atau minimnya pencatatan keuangan. Kehadiran FDB menjadi solusi strategis agar mereka tetap dapat mengakses pembiayaan produktif dan berkontribusi pada target pembangunan rendah karbon,” jelas Joko Tri. Ia juga menambahkan, “Derisking facility menjadi jawaban atas tantangan pembiayaan iklim di Indonesia. Dengan adanya penjaminan, kami berharap lebih banyak proyek lingkungan yang bisa dibiayai secara berkelanjutan, dari skala kecil di daerah hingga proyek besar nasional.”

Diaz mengingatkan pentingnya implementasi yang tepat dalam pelaksanaan kedua program tersebut. “Terkait RDF, suplai sampah yang stabil dan teknis pelaksanaannya harus lebih diperhatikan. Jangan sampai dananya sudah dikasih, tetapi implementasinya buruk, kita tidak ingin mencoreng nama Indonesia di mata dunia internasional,” tegasnya.

“Terkait program dana bergulir, saya menyambut baik dan KLH siap mendukung. Ini bisa dikolaborasikan dengan DLH di daerah untuk pendampingan dan pengembangan kapasitas, sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Diaz menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini.

“Kami siap bekerja sama dan siap mendukung. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih semua pihak yang sudah support. Dengan membangun ekosistem seperti ini, semoga kita bisa benar-benar membuat Indonesia semakin hijau,” tutupnya.

Sinergi antara BPDLH, KLH/BPLH, UNDP Indonesia, UNCDF, JAMKRINDO, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa tantangan perubahan iklim tidak bisa diatasi secara sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk merancang solusi inklusif, memperkuat ekonomi sirkular, dan mempercepat langkah Indonesia menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Kehadiran para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, mitra internasional seperti UNDP, UNCDF, UNEP, KfW, GGGI, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin menegaskan pentingnya kemitraan dalam mewujudkan pembiayaan hijau yang berkelanjutan di Indonesia.