Menteri Jumhur Ajak Kampus Jadi Simpul Gerakan Nasional Pendidikan Pengelolaan Sampah

Jakarta, 1 Juli 2026 – Menanggapi darurat sampah nasional yang kian mendesak, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah memerlukan lebih dari sekadar solusi teknis. Indonesia membutuhkan gerakan perubahan perilaku kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan katalis perubahan. Hal tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam Forum Akademik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bertajuk "Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia" di Aula Latief Hendraningrat, Kampus UNJ.

Untuk mewujudkan langkah tersebut, Menteri Jumhur menekankan pentingnya peran aktif civitas akademika dalam mengimplementasikan pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Menteri Jumhur pun memaparkan berbagai aksi nyata yang dapat segera dilakukan.

"Mulailah dari kampus sendiri. Terapkan pemilahan yang konsisten. Olah sampah organik dari kantin. Bangun bank sampah kampus. Libatkan mahasiswa dalam audit sampah. Jadikan sekolah mitra sebagai laboratorium perubahan perilaku. Arahkan KKN untuk mendampingi kelurahan, pasar, sekolah, dan komunitas," ujar Menteri Jumhur.

Menurut Menteri Jumhur, jika satu kampus berubah maka kampus tersebut akan menjadi contoh. Jika banyak kampus berubah maka akan lahir sebuah gerakan. Ketika gerakan tersebut menjangkau sekolah dan masyarakat, perubahan itu akan tumbuh menjadi budaya bangsa.

"Karena forum ini berlangsung di Universitas Negeri Jakarta, izinkan saya memberi penekanan khusus pada peran kampus. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat membahas krisis. Kampus harus menjadi tempat melahirkan solusi," kata Menteri Jumhur.

Dalam paparannya, Menteri Jumhur menegaskan terdapat tiga peran besar perguruan tinggi dalam menjawab darurat sampah nasional.

Pertama, kampus sebagai laboratorium ilmu pengetahuan melalui riset yang mampu menjawab persoalan nyata, mulai dari komposisi sampah di rumah tangga, sekolah, pasar, dan kampus, pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah, penghitungan emisi metana, model pembiayaan yang berkeadilan, hingga pengembangan ekonomi sirkular yang mampu menciptakan lapangan kerja hijau.

Kedua, kampus sebagai laboratorium perilaku. Menurutnya, UNJ memiliki kekuatan tidak hanya dalam menghasilkan riset, tetapi juga membentuk calon guru, pendidik, dan pemimpin sosial yang mampu menularkan budaya pengelolaan sampah kepada masyarakat.

"Jika budaya pilah sampah hidup di kampus, ia dapat menyebar ke sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program KKN, kampus minim sampah, kantin rendah sampah, audit sampah mahasiswa, sekolah mitra Adiwiyata, dan modul pembelajaran lingkungan dapat menjadi gerakan nyata," kata Menteri Jumhur.

Ketiga, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan. Perguruan tinggi diharapkan mampu membantu pemerintah melalui kritik berbasis data, evaluasi implementasi kebijakan, pengujian teknologi, serta penyusunan berbagai alternatif solusi.

"Jangan melihat sampah hanya sebagai urusan teknis. Sampah adalah pintu masuk untuk memahami negara, ekonomi, hukum, teknologi, perilaku manusia, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim," tambah Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur berharap perguruan tinggi tidak hanya menjadi ruang diskusi mengenai persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi pusat lahirnya solusi dan penggerak perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.