Menteri LH Bawa Pesan Indonesia di Forum PBB: Aksi Iklim Harus Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat

New York, 25 September 2026 — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan bahwa Indonesia konsisten menerjemahkan komitmen iklim global ke dalam aksi lintas sektor yang menyatukan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat menjabarkan komitmen kepemimpinan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang menjadi rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York, Rabu (23/9/2026).

​Rangkaian pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan menjelang Konferensi Para Pihak Ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) untuk menjawab tiga tantangan utama: mempercepat penurunan emisi dan transisi berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim guna melindungi masyarakat dalam menghadapi peningkatan risiko iklim.

​"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing," tutur Menteri Jumhur.

​Dari Komitmen Menuju Pelaksanaan Lintas Sektor

​Dalam forum internasional tersebut, Menteri Jumhur membawa arah kebijakan strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Indonesia memaparkan komitmen pencapaian Net-Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah menegaskan bahwa aksi iklim dirancang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.

​Paradigma pembangunan nasional menempatkan pertumbuhan dan perlindungan lingkungan pada jalur yang sama. Berbagai aksi lintas sektor yang dipaparkan meliputi pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab, ekspansi energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi. Dalam pemaparan lisannya, Menteri Jumhur juga menyoroti pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penguatan nilai tambah di dalam negeri.

​"Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," tegas Menteri Jumhur.

​Penguatan Pembiayaan, Adaptasi, dan Aksi Nyata

​Pesan politik tersebut diperkuat melalui tiga Solution Dialogues Indonesia yang membahas isu pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, serta pengurangan metana. Rangkaian ini menghubungkan arah transisi dengan kebutuhan pembiayaan serta pelaksanaan nyata di tingkat masyarakat.

​Dalam dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan pentingnya pendanaan yang selaras dengan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan). Hibah dan pembiayaan konsesional dinilai sangat penting untuk mendukung data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas. Indonesia juga mendorong dukungan terhadap loss and damage yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang menghadapi dampak cuaca ekstrem.

​Di sektor penanganan gas rumah kaca, pengurangan metana yang menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022, didorong melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, sistem MRV (Measurement, Reporting, and Verification), serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang langsung mendatangkan manfaat bagi kualitas udara dan kesehatan publik.

​Sebagai negara kepulauan, Indonesia menempatkan adaptasi sejajar dengan mitigasi. Dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa serta merestorasi ekosistem mangrove dan pesisir guna melindungi masyarakat dan wilayah pembangunan dari dampak perubahan iklim.

​Menyongsong COP31 dengan Kemitraan Strategis

​Keterlibatan aktif Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues menegaskan bahwa isu lingkungan dan iklim merupakan fondasi penting penentu ketahanan pangan, kesehatan, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim.

​Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG). Indonesia menegaskan bahwa multilateralisme harus menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, terutama bagi masyarakat dan negara yang paling rentan.

​"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," pungkas Menteri Jumhur.

Informasi Tambahan:

​Konferensi tingkat tinggi ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres dan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta perwakilan pemuda. Hadir pula dalam forum tersebut Presiden Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan; Perdana Menteri Australia. Anthony Albanese; Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen; Presiden Palau, Surangel Whipps Jr.; dan Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley.