Menteri LH Gandeng Civil Society: Kolaborasi untuk Aksi Iklim yang Lebih Kuat

Nomor: SR.298/HUMAS/KLH-BPLH/11/2025

Belem, Brasil, 12 November 2025 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah nyata menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat sipil. Di sela Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brasil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin dialog terbuka bersama lebih dari dua puluh organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan ini menjadi momen penting yang menandai arah baru kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) serta memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.

“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan operasional masyarakat di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO–KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi,” ujar Menteri Hanif.

Dalam suasana dialog yang terbuka dan hangat, berbagai organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangan dan catatan strategis terhadap arah kebijakan iklim nasional.  Perwakilan dari Madani Berkelanjutan Nadya Hadad menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat rentan dalam setiap kebijakan adaptasi.

“Masyarakat sipil siap menjadi mitra nyata pemerintah dalam mengawal SNDC dan memastikan aksi iklim berpihak pada kelompok yang paling rentan,” ujarnya.

Dari WWF Indonesia, Ari Mochamad menyoroti pentingnya keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan. Ia mengingatkan agar mekanisme carbon trading tidak hanya dilihat sebagai transaksi uang, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan iklim (climate resilience) secara menyeluruh.

“Instrumen ekonomi lingkungan harus adil dan berpihak pada rakyat. Narasi ketahanan iklim perlu diperkuat agar publik memahami esensinya dengan benar,” tegas Ari.

Para perwakilan CSO juga mendorong agar pendanaan iklim global lebih diarahkan ke aksi nyata di tingkat komunitas, bukan semata program peningkatan kapasitas birokrasi. Mereka menilai, pendekatan berbasis masyarakat mampu menciptakan dampak langsung, berkelanjutan, dan inklusif.

Pelibatan masyarakat di tingkat tapak turut menjadi sorotan. Perwakilan dari Organisasi Kota Kita, Vanesha Manuturi menggarisbawahi perlunya memperluas jangkauan Program Kampung Iklim (ProKlim) hingga ke tingkat kota.

“Program Kampung Iklim yang menjangkau warga di tingkat kota menjadi langkah strategis agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam aksi iklim lokal,” kata Vanesha.

Sementara itu, Yobel Yaksa dari Yayasan Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB)—organisasi lingkungan berbasis di Bandung—menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Pengelolaan sampah organik berpotensi besar menekan emisi metana sekaligus memberdayakan pemulung dan pekerja sektor informal dalam rantai ekonomi sirkular,” ujar Yobel.

Melalui berbagai masukan itu, KLH/BPLH menegaskan kembali komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi lintas pihak, baik di tingkat nasional maupun global. Menteri Hanif menyampaikan bahwa hasil dialog ini akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan dengan CSO, agar upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim tidak berhenti di ruang negosiasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan,” tegas Menteri Hanif.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang sama, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri dalam menghadapi krisis iklim, melainkan bersama masyarakat sipil yang menjadi garda terdepan perubahan.

Penangung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Yulia Suryanti