Menteri LH Lantik Dua Pejabat Strategis: Perkuat Garda Pengendalian Lingkungan dan Tata Kelola Karbon

​Jakarta, 29 September 2026 — Di tengah tuntutan pengendalian pencemaran, emisi, limbah, hingga perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat pelaksanaan mandat pengendalian lingkungan dan tata kelola ekonomi karbon. Penguatan tersebut ditandai dengan pelantikan dua pejabat strategis oleh Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, Senin (28/9/2026), di Jakarta. 

​"KLH/BPLH memiliki peran penting dalam fase pembangunan yang mendahulukan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, mandat tersebut menuntut komitmen dan integritas dalam menjalankan kewenangan serta memastikan kebijakan lingkungan diterapkan sesuai ketentuan," tegas Menteri Jumhur di sela-sela pelantikan.

Noer Adi Wardojo diangkat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada 23 September 2026. Sementara itu, Haryo Pambudi diangkat sebagai Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLHberdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2967 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 25 September 2026 dan berlaku sejak tanggal pelantikan.

​Menteri Jumhur menempatkan kedua posisi tersebut pada mandat penting, mulai dari mengawal komitmen lingkungan, penerapan nilai ekonomi karbon, pengelolaan standar emisi, hingga penanganan limbah dan perubahan iklim. 

Mandat tersebut bersentuhan langsung dengan kualitas lingkungan yang dirasakan masyarakat. Pengendalian pencemaran dan standar emisi berkaitan dengan kualitas lingkungan, sementara pengelolaan limbah dan penanganan perubahan iklim menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan bagi kehidupan masyarakat.

​Di sisi lain, penerapan nilai ekonomi karbon membawa agenda perlindungan lingkungan ke ranah tata kelola ekonomi. Instrumen tersebut membutuhkan pengelolaan yang berintegritas agar upaya menjaga lingkungan dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan dan agenda perubahan iklim.

​Kehadiran kepemimpinan baru ini menandai babak dan langkah baru yang lebih kokoh bagi KLH/BPLH dalam memperkuat pengendalian pencemaran sekaligus mengoptimalkan tata kelola penerapan nilai ekonomi karbon di tanah air.