Menteri LH Luncurkan EGIS di Rakornas Tata Lingkungan 2025 untuk Wujudkan Satu Data Lingkungan Hidup

Nomor: SR.311/HUMAS/KLH-BPLH/11/2025

Tangerang, 25 November 2025 — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tata Lingkungan 2025 dengan peluncuran Environmental Geospatial Information System (EGIS), platform nasional untuk pengelolaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkungan hidup. Peluncuran EGIS sekaligus menegaskan komitmen KLH/BPLH dalam mewujudkan Satu Data Lingkungan Hidup yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Rakornas yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta dari seluruh Indonesia menjadi momentum penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Nota kesepahaman ini mengatur sinkronisasi data geospasial, peningkatan kualitas IGT, serta kolaborasi teknis untuk integrasi data meteorologi, klimatologi, dan geofisika ke dalam perencanaan tata lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri Hanif menekankan bahwa penguatan data geospasial melalui EGIS akan memperbaiki kualitas perumusan kebijakan, pengawasan lingkungan, dan pengendalian pembangunan. Ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha agar data lingkungan hidup menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan jangka panjang.

“EGIS memastikan data lingkungan hidup akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan — fondasi yang kita butuhkan untuk mengendalikan pembangunan dan melindungi generasi mendatang,” Jelas Menteri Hanif.

EGIS dirancang sebagai pusat pengelolaan, analisis spasial, dan penyajian IGT lingkungan hidup. Sistem ini telah mengintegrasikan 71 jenis IGT — terdiri dari 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru — serta menyediakan fitur utama seperti Peta Interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, dan layanan berbagi data berbasis API. Implementasi EGIS juga merupakan langkah operasional dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menyatakan apresiasi atas inisiatif KLH/BPLH dalam memperkuat tata kelola peta dan IGT lingkungan hidup, serta kesiapan BIG untuk mendukung sinkronisasi standar geospasial lintas kementerian dan lembaga. 

“Saat ini KLH/BPLH yang didorong terus oleh Bapak Menteri LH dalam pengelolaan peta atau informasi geospasial sudah sangat bagus, dan para pakar lingkungannya memiliki literasi yang cukup tinggi terkait geospasial, tentu ini memudahkan kami dalam berkomunikasi dan berdiskusi ke depannya,” ujar Muh Aris Marfai

Kepala BMKG, Teuku Faishal Fathani, menegaskan dukungan BMKG dalam penyediaan data meteorologi dan klimatologi yang krusial untuk mitigasi risiko dan perencanaan tata lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

“Kami akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia, kolaborasi ini semoga dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam melindungi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Teuku Faishal Fathani.

Rakornas Tata Lingkungan 2025 juga membahas langkah-langkah percepatan adopsi standar IGT di tingkat daerah, mekanisme berbagi data yang aman dan transparan, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geospasial lingkungan. KLH/BPLH menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan EGIS sesuai standar kualitas dan kebutuhan pengguna, serta membuka akses data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis sains.

Rakornas ini diharapkan memperkuat implementasi Satu Data Lingkungan Hidup, mempercepat integrasi data geospasial dalam perencanaan pembangunan, dan mendorong investasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan. Dengan EGIS sebagai infrastruktur data, KLH/BPLH bertujuan menjadikan informasi lingkungan hidup sebagai aset strategis nasional yang mendukung perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penanggung Jawab:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Yulia Suryanti