Menteri LH Tetapkan Dua Desa Konservasi Pesut Mahakam, Perkuat Perlindungan Ekosistem Sungai Mahakam

Nomor: SR.23/HUMAS/KLH-BPLH/2/2026

Kutai Kartanegara, 7 Februari 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya perlindungan Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) yang berstatus kritis, melalui kunjungan kerja ke Kawasan Konservasi Perairan Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Desa Muhuran di Kecamatan Kota Bangun dan Desa Sabintulung di Kecamatan Muara Kaman ditetapkan sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam, melengkapi Desa Pela yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai desa konservasi.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, saat membacakan sambutan Menteri LH/Kepala BPLH, menyampaikan bahwa “Pesut Mahakam bukan hanya satwa dilindungi, tetapi juga indikator kesehatan ekosistem Sungai Mahakam. Karena itu, pelestarian habitatnya harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat lokal.”

Kawasan Danau dan Sungai Mahakam merupakan ekosistem penting yang tidak hanya menjadi habitat pesut, tetapi juga berbagai spesies lain seperti bekantan, berang-berang, bangau, dan satwa air lainnya, serta memiliki peran strategis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menteri Hanif menekankan bahwa seluruh aktivitas di kawasan ini, baik perikanan, transportasi air, perkebunan, pertambangan, pariwisata, maupun kegiatan lainnya, harus dikelola secara bertanggung jawab agar tidak merusak habitat Pesut Mahakam. Menteri Hanif juga mendorong penguatan pengelolaan sampah dan limbah di kawasan Sungai dan Danau Mahakam guna mencegah pencemaran perairan dan menjaga kualitas habitat satwa.

KLH/BPLH membuka akses seluas-luasnya bagi laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum.

Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari penguatan agenda nature positive, yaitu upaya pelestarian alam yang justru membuka peluang manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu instrumen yang tengah disiapkan pemerintah adalah pengembangan biodiversity credit yang berintegritas dan berpihak pada masyarakat lokal.

Pemerintah berharap Kawasan Konservasi Pesut Mahakam dapat menjadi contoh pengelolaan keanekaragaman hayati berkelanjutan dengan manfaat alam dan lingkungan hidup yang adil dan seimbang (fair and equitable benefits), serta menjadi model kolaborasi lintas sektor dalam menjaga lingkungan hidup. 

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti