Menteri LH Turun Langsung ke Kalsel, Tegaskan Penegakan Hukum dan Dukungan Penuh Penanganan Karhutla

SIARAN PERS

Nomor: SR.179/HUMAS/KLH-BPLH/8/2025

(Untuk Segera disiarkan)

Banjarbaru — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat, responsif, dan kolaboratif seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada Kamis (07/08/2025). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai menunjukkan komitmen luar biasa dalam menghadapi potensi Karhutla tahun ini. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2025 yang dihadiri langsung oleh Menteri Hanif di Banjarbaru.

Menteri Hanif menekankan pentingnya pencegahan sebagai pendekatan utama. “Keterpaduan, sinergi, dan aksi semua pihak menjadi kunci keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan, apalagi di lahan gambut yang kompleks,” ujar Menteri Hanif.

Hingga 4 Agustus 2025, tercatat 73 kejadian Karhutla di Kalimantan Selatan dengan luas lahan terbakar mencapai 155 hektar. Dua lokasi kebakaran di Kalimantan Selatan telah berhasil dipadamkan, yaitu di Desa Karuh, Kabupaten Balangan, dan Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Secara nasional, berdasarkan laporan dari Manggala Agni dan instansi terkait lainnya, telah dilakukan 1.667 operasi pengendalian Karhutla dengan luas lahan yang ditangani mencapai 10.997,36 hektar.

Data pantauan hotspot menunjukkan bahwa pada 7 Agustus 2025 pukul 07.00 WIB, Kalimantan Selatan memiliki 16 hotspot tingkat sedang dari satelit NOAA20 dan 24 hotspot tingkat sedang dari satelit SNPP. Meski tak ditemukan hotspot tingkat tinggi, kewaspadaan ditingkatkan karena Kalimantan Selatan diprediksi memasuki status merah dalam Fire Danger Rating System (FDRS) dalam 1–2 hari ke depan. 

Penegakan hukum menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2020. KLH/BPLH bersama Kapolri memiliki mandat untuk menindak tegas dan langsung pemegang izin atau konsesi yang lalai menjaga wilayahnya dari kebakaran. Penindakan dilakukan berdasarkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak—dimana pelaku tidak perlu dibuktikan unsur kesengajaannya. 

Terkait 27 perusahaan yang sedang dalam proses pemeriksaan akibat keterlibatan dalam kasus kebakaran lahan. “Proses pendalaman terhadap 27 perusahaan masih berlangsung. Kami masih membutuhkan uji laboratorium dan pengumpulan keterangan tambahan. Proses ini bisa memakan waktu 1–2 bulan. Kami sudah melaporkan perkembangannya ke pihak terkait, termasuk dalam Ratas virtual pada 1 dan 2 Agustus,” jelas Menteri Hanif. 

Dari 27 perusahaan tersebut, 11 di antaranya telah dilakukan penyegelan. Proses penegakan hukum berupa sanksi administratif tetap berjalan, dan pemerintah memastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kehadiran Menteri Hanif di Kalimantan Selatan merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 yang berada di bawah komando Menko Polhukam. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan agar semua jajaran kementerian/lembaga turun langsung ke lapangan dan menangani Karhutla secara luar biasa. Presiden bahkan secara detail meninjau langsung kesiapan alat operasional—termasuk helikopter, pesawat, dan pompa air—yang digunakan dalam operasi pemadaman dan modifikasi cuaca.

BMKG memperkirakan musim kering di sebagian wilayah Kalimantan Selatan akan berlanjut hingga pertengahan September 2025, terutama di bagian timur seperti Kotabaru dan Kota Kudu. Kondisi cuaca hingga 12 Agustus diprediksi tidak mendukung terbentuknya awan hujan, sehingga potensi kebakaran sangat tinggi. Karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Selatan, serta menyediakan dua helikopter water bombing dan armada tambahan untuk mendukung penanganan darurat.

Kualitas udara (ISPU) di Kalimantan Selatan masih terkendali. Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala dalam kategori “sedang”, sementara itu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kategori “baik”. Menteri Hanif juga mengapresiasi kehadiran 253 personel dari perusahaan kehutanan dan perkebunan dalam apel kesiapsiagaan, lengkap dengan peralatan pemadaman darat yang memadai.

Wilayah Kalimantan Selatan dengan luas 3,8 juta hektar dan 326 ribu hektar lahan gambut, menjadi barometer nasional dalam penanganan Karhutla. Pemerintah berharap kolaborasi seluruh unsur di bawah koordinasi Gubernur, Kapolda, dan Danrem dapat menjaga provinsi ini tetap aman dari bencana asap. 

“Semoga upaya kita bersama ini terus memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat Kalimantan Selatan, serta menjadi contoh nasional dalam pengendalian Karhutla,” tutup Menteri Hanif Faisol Nurofiq.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti 

Telepon         : +62 811-9434-142

Website        : kemenlh.go.id

E-mail           : humas@kemenlh.go.id

Instagram     : kemenlh_bplh

Youtube        : KLH-BPLH

TikTok           : Kemenlh_BPLH

X                  : KemenLH_BPLH