Menuju Day Zero: Jawa Kehabisan Air di Tengah Luapan Bencana Banjir

Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari Seri Analisis Situasi Lingkungan Hidup Pulau Jawa.

Ada paradoks yang semakin nyata di Jawa: ketika air berlimpah saat musim hujan, kekhawatiran kekurangan air justru tidak pernah benar-benar hilang. Banjir menggenangi kota, sungai meluap, dan hujan turun dengan intensitas tinggi. Namun beberapa bulan kemudian, sebagian wilayah menghadapi kekeringan, keterbatasan air baku, dan penurunan ketersediaan air tanah.

Persoalannya bukan semata-mata apakah Jawa memiliki cukup air. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah air tersedia pada tempat, waktu, dan kualitas yang dibutuhkan masyarakat?

Di sinilah ancaman Day Zero perlu dipahami secara lebih hati-hati. Istilah tersebut tidak harus dimaknai sebagai satu hari ketika seluruh keran di Jawa berhenti mengalir. Ia lebih tepat dibaca sebagai peringatan tentang kondisi ketika suatu wilayah semakin sulit memenuhi kebutuhan air secara aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Air Ada, tetapi Tidak Selalu Tersedia

Siklus air Jawa menghadapi tekanan dari berbagai arah. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, industri, pertanian, dan perubahan tutupan lahan meningkatkan kebutuhan air sekaligus mengurangi kemampuan ekosistem menyimpan air.

Ketika kawasan resapan menyusut, air hujan lebih cepat menjadi limpasan permukaan. Pada musim hujan, kondisi ini dapat meningkatkan risiko banjir dan erosi. Sebaliknya, pada musim kemarau, berkurangnya pengisian kembali air tanah dapat memperlemah cadangan air.

Kondisi ketersediaan air tanah juga tidak seragam. Analisis BMKG di Jawa Timur pada 2026, misalnya, menunjukkan variasi tingkat ketersediaan air tanah dari kategori sangat kurang hingga sangat cukup pada wilayah dan periode yang berbeda. Artinya, pengelolaan air membutuhkan pendekatan berbasis wilayah dan waktu, bukan kebijakan seragam untuk seluruh Jawa.

Pada saat yang sama, kualitas air menjadi persoalan tersendiri. Pemantauan pemerintah pada 2024 terhadap ribuan titik menunjukkan 63,7 persen status mutu air berada pada kategori cemar ringan, 10,6 persen cemar sedang, dan 0,7 persen cemar berat. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kualitas air tetap membutuhkan pengendalian pencemaran yang konsisten, meskipun tidak tepat menyebut seluruh sungai Jawa sebagai tercemar berat.

Dengan demikian, krisis air Jawa memiliki tiga dimensi sekaligus: ketersediaan, kualitas, dan akses.

Mengelola Air sebagai Sistem

Karena itu, kebijakan air tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan kapasitas penyediaan. Yang perlu diperkuat adalah pengelolaan seluruh siklus air dari hulu hingga hilir.

Pertama, memperkuat konservasi daerah tangkapan air dan pengisian kembali air tanah. Perlindungan kawasan resapan, rehabilitasi lahan, panen air hujan, serta pembangunan infrastruktur resapan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan air, bukan sekadar kegiatan penghijauan.

Kedua, mengendalikan pengambilan air tanah berdasarkan daya dukung cekungan air tanah. Pengawasan sumur, pencatatan volume pengambilan, penggunaan meter yang akurat, serta penegakan ketentuan perizinan perlu diperkuat, terutama pada kawasan perkotaan dan industri dengan tekanan air tinggi.

Ketiga, mempercepat pemanfaatan air permukaan yang telah diolah dan penggunaan kembali air. Air tidak selalu harus dipenuhi dari sumber air tanah. Industri perlu didorong meningkatkan efisiensi, menggunakan kembali air proses, dan mengolah air limbah sesuai baku mutu sebelum dilepas ke lingkungan.

Keempat, membangun tata kelola air lintas wilayah. DAS dan cekungan air tanah tidak mengikuti batas administratif. Karena itu, perencanaan air perlu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu kerangka data dan target yang sama.

Kelima, menjadikan informasi air sebagai dasar pengambilan keputusan. Data curah hujan, debit sungai, kualitas air, muka air tanah, kebutuhan air, dan perubahan tutupan lahan perlu diintegrasikan agar kebijakan dapat bergerak dari respons terhadap krisis menuju pencegahan.

Jawa tidak kekurangan air dalam arti sederhana. Yang sedang diuji adalah kemampuan kita menjaga air agar tetap tersedia ketika dibutuhkan, tetap berkualitas ketika digunakan, dan tetap terjangkau oleh masyarakat.

Banjir yang datang hari ini dan kekeringan yang muncul beberapa bulan kemudian bukan dua persoalan yang sepenuhnya terpisah. Keduanya dapat menjadi gejala dari tata kelola air yang belum sepenuhnya bekerja sebagai satu sistem.

Karena itu, Day Zero seharusnya tidak diperlakukan sebagai ramalan tentang masa depan. Ia adalah peringatan agar kita bertindak sebelum keterbatasan air berubah menjadi krisis sosial, ekonomi, dan ekologis.

Yogyakarta, 2 Oktober 2026

Penulis: Eduward Hutapea, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa

Ketika air tanah terus diambil sementara daratan pesisir mengalami tekanan penurunan muka tanah dan kenaikan muka laut, ancaman berikutnya muncul di kawasan Pantura. Bagaimana tekanan tersebut membentuk risiko baru bagi kota-kota pesisir Jawa? Pembahasan tersebut menjadi fokus episode berikutnya.