Menuju Sistem Pengelolaan Terintegrasi, Pemerintah Targetkan Sebelas Fasilitas Sampah Jadi Energi Rampung pada 2028

Jakarta, 7 September 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengambil langkah strategis untuk mempercepat penataan sistem pengelolaan sampah nasional. Sebanyak 11 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) diproyeksikan dapat beroperasi secara bertahap hingga tahun 2028.

Inisiatif ini disiapkan untuk mendukung target pengelolaan sampah secara menyeluruh pada 2029. Meski demikian, KLH/BPLH menegaskan bahwa pembangunan fasilitas waste-to-energy bukanlah satu-satunya jalan keluar dalam penyelesaian persoalan sampah.

Direktur Pengelolaan Sampah KLH/BPLH, Melda Mardalina, menekankan bahwa penanganan limbah harus dimulai dari titik awal atau dari sumbernya langsung. 

"Jadi bukan hanya waste-to-energy. Kita harus mulai dari sumber, bagaimana sampah dipilah, organik diolah, kemudian fasilitas 3R kita optimalkan. Baru residunya kita tangani," tutur Melda dalam International Media Briefing di Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Senin (7/9/2026). 

Pendekatan tersebut menempatkan fasilitas waste-to-energy sebagai penanganan di lini hilir, khususnya untuk mengelola sisa residu setelah proses pengurangan, pemilahan, dan pengolahan di tingkat awal dilakukan. Berbagai program pendukung tetap berjalan terintegrasi, mulai dari penguatan Reduce, Reuse, Recycle (3R), bank sampah, pengolahan sampah organik, Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif, hingga pemanfaatan biogas.

Seleksi Ketat dan Progres Pembangunan Proyek

Dari sisi eksekusi, pengembangan fasilitas menarik minat dari 85 perusahaan dan konsorsium global. Sebanyak 68 aplikasi resmi diajukan untuk menggarap delapan lokasi proyek pada tahap kedua.

Delapan proyek ini nantinya akan melengkapi tiga proyek perintis tahap awal di Denpasar, Bekasi, dan Bogor, sehingga menggenapi total 11 fasilitas waste-to-energy yang ditargetkan rampung pada 2028.

Chief Executive Officer PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Fadli Rahman, menjelaskan bahwa para peserta seleksi datang dari berbagai negara, seperti Indonesia, China, Jepang, Korea Selatan, Prancis, India, dan Singapura. Aspek rekam jejak, kesiapan teknologi, serta keandalan dalam menyelesaikan pembangunan tepat waktu menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan mitra. 

Saat ini, dua proyek tahap awal di Denpasar dan Bekasi telah memasuki tahap konstruksi di lapangan, sementara proyek di Bogor dijadwalkan mulai dibangun pada September 2026.

Fadli juga mengingatkan pentingnya kepastian pasokan bahan baku agar fasilitas dapat beroperasi secara berkesinambungan. Pemerintah daerah yang terlibat diwajibkan memastikan ketersediaan volume sampah melalui proses uji tuntas yang melibatkan pemda, KLH/BPLH, serta konsultan independen.

"Waste-to-energy itu baru awal dari perjalanan menuju transformasi pengelolaan sampah secara end-to-end," tambah Fadli. 

​Melalui sinergi ini, kehadiran fasilitas diharapkan mampu menyempurnakan rantai pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga penanganan akhir, guna mendukung pencapaian target pengelolaan sampah nasional secara utuh.