Mitigasi dan Adaptasi yang Beriringan, Komitmen Aksi Iklim Indonesia–Jepang

Jakarta, 12 Mei 2026 — Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penguatan aksi adaptasi perubahan iklim yang berjalan seiring dengan upaya dekarbonisasi dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH, Franky Zamzani, dalam forum 2nd Indonesia-Japan Environment Week.

Franky menekankan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan telah berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekosistem, infrastruktur, sistem pangan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi berbagai risiko seperti banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, hingga kebakaran hutan dan lahan.

“Upaya mitigasi dan adaptasi harus berjalan beriringan. Dekarbonisasi penting untuk menekan risiko di masa depan, sementara adaptasi menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari dampak yang tidak dapat dihindari,” ujar Franky.

Dalam upaya tersebut, Indonesia terus memperkuat komitmennya melalui implementasi Perjanjian Paris, termasuk melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan penyusunan Rencana Adaptasi Nasional. Pendekatan ini diarahkan untuk mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

KLH/BPLH juga mengembangkan berbagai instrumen untuk mendukung adaptasi berbasis data, salah satunya melalui Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang membantu pemerintah daerah dalam memetakan risiko dan menyusun langkah adaptasi berbasis kondisi lokal. Selain itu, Program Kampung Iklim (ProKlim) terus didorong untuk memperkuat peran masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak.

Dalam forum tersebut, Senior Officer for International Decarbonized Cities, Global Environment Bureau MOEJ, Kudo Shunsuke, menegaskan pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi perubahan iklim. Kudo menyampaikan bahwa upaya mitigasi harus dilakukan secara bersama, namun tidak dapat dipisahkan dari penguatan adaptasi sebagai bagian dari solusi utama.

“Kita harus bekerja bersama dalam aksi mitigasi, namun perubahan iklim tidak hanya soal mitigasi karena adaptasi juga merupakan solusi penting. Kita perlu membangun kekuatan yang melibatkan berbagai sektor, khususnya dalam pengembangan teknologi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mendorong kemajuan aksi iklim,” ujar Kudo.

Sejalan dengan itu, Franky juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan mitra internasional seperti Jepang. Kerja sama melalui mekanisme seperti Joint Crediting Mechanism (JCM), transfer teknologi, serta penguatan kapasitas dinilai mampu mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Melalui forum ini, Indonesia berharap dapat memperkuat kolaborasi internasional serta menghasilkan langkah konkret dalam mendorong ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional maupun global.