National Carbon Forum 2026: KLH/BPLH Siapkan Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Limbah

Jakarta, 12 Juni 2026 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor limbah sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Melalui Workshop National Carbon Forum bertajuk “Implementasi NEK Sektor Limbah di Indonesia”, KLH/BPLH mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, sekaligus memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan dan perdagangan karbon sektor limbah di masa mendatang.

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo & Conference (INVIROTECH) 2026 ini diselenggarakan sebagai wadah pertukaran pengetahuan mengenai peluang, tantangan, serta kesiapan implementasi Nilai Ekonomi Karbon pada subsektor limbah padat domestik, limbah cair domestik, limbah padat industri, dan limbah cair industri. Forum ini juga diharapkan dapat menghimpun berbagai perspektif dan masukan dari para pemangku kepentingan guna memperkuat kebijakan serta mempercepat pengembangan mekanisme perdagangan karbon di sektor limbah.

Plt. Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Haryo Pambudi, menegaskan bahwa sektor limbah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi melalui perdagangan karbon.

"Kita sedang menyiapkan peraturan dan juga peta jalan perdagangan karbon di sektor limbah yang nantinya akan menjadi bagian penting dari peta jalan perdagangan karbon nasional. Karena itu, masukan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal," ujar Pambudi.

Sektor limbah merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang memiliki potensi besar untuk dilakukan aksi mitigasi. Melalui penerapan Nilai Ekonomi Karbon, berbagai upaya pengurangan emisi dari kegiatan pengelolaan limbah dapat memberikan manfaat ganda, yaitu menurunkan emisi sekaligus menciptakan peluang ekonomi melalui sertifikasi pengurangan emisi dan perdagangan karbon.

Dalam workshop ini, peserta memperoleh pembelajaran langsung dari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di tingkat daerah. Sekretaris Dinas  Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Maria Agustin Yuristina, memaparkan pengalaman pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo yang mampu mengubah timbulan sampah menjadi energi listrik. Selain membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir, fasilitas tersebut juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan membuka peluang pemanfaatan kredit karbon melalui skema waste-to-energy.

Sementara itu, Plt.  Kepala Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Maria Agustin Yuristina, membagikan pengalaman pengelolaan limbah padat domestik berbasis ekonomi sirkular melalui fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dan Recycling Center di Kabupaten Banyumas. Model ini menunjukkan bahwa pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sumber daya, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan manfaat ekonomi dapat berjalan beriringan sekaligus membuka peluang pengembangan proyek karbon di sektor persampahan.

Berbagai diskusi yang berlangsung selama workshop juga menyoroti tantangan implementasi perdagangan karbon sektor limbah, mulai dari kesiapan data, metodologi penghitungan emisi, aspek regulasi, hingga peluang pengembangan proyek karbon yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta. Masukan dari para peserta diharapkan dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan regulasi dan peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang saat ini tengah disiapkan KLH/BPLH.

Melalui forum ini, KLH/BPLH berharap semakin banyak pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang memahami potensi sektor limbah sebagai sumber aksi mitigasi perubahan iklim yang mampu memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Penguatan kapasitas serta penyebarluasan praktik-praktik terbaik diharapkan dapat mempercepat implementasi Nilai Ekonomi Karbon di sektor limbah dan mendukung terwujudnya pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan di Indonesia.