Pemerintah Uni Emirat Arab (Uea) Dan Indonesia Perluas Kerjasama Terkait Perubahan Iklim, Penanganan Sampah Hingga Kredit Karbon

SIARAN PERS

Nomor: SR.14/HUMAS/KLH-BPLH/1/2025

PEMERINTAH UNI EMIRAT ARAB (UEA) DAN INDONESIA PERLUAS KERJASAMA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM, PENANGANAN SAMPAH HINGGA KREDIT KARBON

Jakarta, 31 Januari 2025 – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono menerima kunjungan kerja Menteri Energi dan Infrastruktur, Utusan Khusus Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri the United Arab Emirates (UEA), H.E Suhail Mohamed Al Mazroui, bersama Duta Besar UEA untuk Indonesia, H.E Abdullah Salem Al Dhaheri di Jakarta, Jumat (31/01/25). Pertemuan tersebut bertujuan menindaklanjuti kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan UEA.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Diaz, menyampaikan pentingnya investasi di bidang infrastruktur pengelolaan lingkungan dan peningkatan penggunaan teknologi yang lebih maju untuk perlindungan lingkungan di Indonesia. Terdapat tiga fokus area kerja sama yang meliputi: 

(1) Pengelolaan sampah terpadu dan inovatif untuk ketahanan lingkungan dan energi, 

(2) isu perubahan iklim, 

(3) penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). 

Adapun, Pemerintah Indonesia dan UEA telah menandatangani perjanjian kerja sama di bidang lingkungan hidup, pada tanggal 14 November 2022, di Bali.

Lebih lanjut, Wakil Menteri mengajak Pemerintah UEA dan sektor bisnis untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah serta kredit karbon. Pelibatan sektor bisnis merupakan wujud keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. KLH telah mengidentifikasi poin-poin prioritas dalam memperbaiki kepatuhan sektor bisnis terhadap peraturan perlindungan lingkungan serta memberikan kinerja lingkungan yang sangat baik dan berkelanjutan. 

“Prioritas tersebut termasuk sistem perijinan lingkungan yang efektif dan kokoh, meningkatkan kepatuhan terhadap ijin lingkungan, partisipasi dalam program PROPER dan manfaat nyata bagi kualitas lingkungan, penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), pengelolaan limbah beracun yang efektif, perdagangan karbon dan karbon offset, serta peningkatan safeguards dalam carbon kredit and storage (CCS) plan,” kata Diaz.

Menteri Suhail membuka peluang proyek terkait sustainability di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah proyek waste to energi dan menyarankan agar Indonesia melakukan penyusunan skema perhitungan pengelolaan proyek mulai dari biaya investasi sampai dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh investor. Penyusunan tersebut akan memudahkan Indonesia menawarkan proyek ke UEA maupun negara lain. Khusus untuk UEA, skema proposal lengkap akan memudahkan penawaran proyek kepada perusahaan – perusahaan di UEA. Selain itu, Menteri Suhail mengusulkan Indonesia untuk mendorong pendanaan lingkungan melalui CSR yang diterapkan secara menyeluruh.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir,  Deputy Head of Mission, Head of Economic Affairs Section pada Kedutaan Besar UEA, Economic Affairs Specialist Ministry of Foreign Affairs of UEA, serta Group Corporate Affairs and Bussiness (IFFCO). Sedangkan Wakil Menteri LH/BPLH, Diaz Hendropriyono didampingi oleh Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, serta Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasmita Nugroho