Percepat Penanganan Karhutla, Menteri LH Pimpin Aksi Terpadu di Kalimantan Barat

SIARAN PERS
Nomor: SR.171/HUMAS/KLH-BPLH/7/2025
 

Pontianak, 1 Agustus 2025 – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pontianak bersama Kepala BNPB, Kepala BMKG, Gubernur Kalimantan Barat, dan TNI/Polri.

Dalam arahannya, Menteri Hanif menyampaikan bahwa percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas utama. Setiap titik api yang cepat dipadamkan diyakini dapat mencegah pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan meluasnya kebakaran, terutama di lahan gambut yang sangat rentan.

“Kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, apalagi di lahan gambut yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikannya,” ujar Menteri Hanif.

Data per 31 Juli 2025 mencatat sebanyak 1.500 hotspot di Kalimantan Barat, dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi. Sebanyak 258 kejadian kebakaran telah terjadi dengan luas terdampak mencapai 989 hektar, terutama di lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Kubu Raya.

Sejak penetapan Status Siaga Darurat Karhutla pada 17 April 2025, KLH/BPLH teah mengoordinasikan langkah-langkah terpadu. Tiga unit pesawat water bombing telah dikerahkan di Mempawah dan Kubu Raya sejak 27 Juli 2025, didukung patroli udara dan operasi modifikasi cuaca. Patroli darat dan pemadaman juga intens dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api.

Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri LH/Kepala BPLH beserta seluruh tim, dengan menyoroti keberhasilan percepatan penanganan karhutla di Provinsi Riau yang selesai dalam waktu lima hari setelah kedatangan Menteri LH/Kepala BPLH. Ia berharap agar hal serupa bisa direplikasikan di Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya mengapresiasi komitmen dan sinergi yang ditunjukkan oleh Menteri Hanif dan seluruh jajaran KLH/BPLH mengatasi karhutla. kami sangat berharap pola kerja sama serta kecepatan bisa direplikasi di Kalimantan Barat seperti halnya yang sudah dilakukan di Provinsi Riau,” ujar Suharyanto.

Dalam aspek penegakan hukum, Menteri Hanif menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Temuan di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi pemegang konsesi.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, turut menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menekankan bahwa keterlibatan bupati dan wali kota menjadi penentu keberhasilan pengawasan wilayah secara langsung.

“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Dengan keterlibatan penuh para kepala daerah hingga tingkat desa, kita bisa mempercepat pemadaman dan mencegah dampak asap yang lebih luas,” ujar Gubernur Ria.

Rapat koordinasi ini memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga Kalimantan Barat dari ancaman karhutla, khususnya menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Agustus 2025. Upaya kolektif ini menjadi bukti keseriusan KLH/BPLH dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.