Perkuat Daya Tawar Global, KLH/BPLH Latih Negosiator Iklim dengan Simulasi PBB

Bogor, 24 April 2026 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat peran strategisnya dalam diplomasi perubahan iklim global dengan meningkatkan kapasitas para negosiator nasional. Upaya ini diwujudkan melalui United Nations Climate Change Negotiation Training and Simulation yang berlangsung pada 21–24 April 2026.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali negosiator muda dan tenaga ahli dengan keterampilan teknis dan strategis menjelang rangkaian perundingan iklim global tahun 2026, termasuk COP31 UNFCCC. Program ini merupakan kolaborasi KLH/BPLH dengan GIZ melalui proyek CLARITY & BioClime serta International Institute for Sustainable Development (IISD).

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad Irawan, menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi iklim tidak hanya ditentukan oleh posisi nasional, tetapi juga kemampuan memahami aspek teknis, implikasi hukum, dan dinamika negosiasi lintas negara. “Delegasi Indonesia harus mampu menyampaikan posisi secara kredibel sekaligus strategis di forum multilateral,” .

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh pakar IISD, Lynn Wagner dan Jeffrey Qi. Wagner menyoroti kompleksitas negosiasi melalui analogi “gunung es”, di mana proses informal seperti lobi dan kepentingan domestik sering kali lebih menentukan dibanding diskusi formal di ruang sidang. Sementara itu, Jeffrey membekali peserta dengan keterampilan menyusun pernyataan, melakukan drafting teks, serta merumuskan strategi negosiasi termasuk konsep Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA).

Selain teori, peserta juga diasah melalui praktik langsung, mulai dari menganalisis draft keputusan COP, memahami implikasi hukum teks, hingga menguasai diplomasi berbasis sains. Mereka juga mempelajari etika diplomatik dan teknik komunikasi, termasuk penggunaan square brackets yang menjadi penanda krusial dalam teks negosiasi yang belum disepakati.

Pelatihan ini juga mengangkat keterkaitan antara agenda perubahan iklim dan keanekaragaman hayati melalui sinergi dokumen NDC, NAP, dan IBSAP. Dengan kekayaan biodiversitas yang mencapai sekitar 17% spesies dunia serta hutan tropis terluas ketiga, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendorong kebijakan global yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan konservasi sekaligus.

Sebagai puncak kegiatan, peserta mengikuti simulasi negosiasi penuh dengan memerankan berbagai delegasi negara seperti China, Jepang, Kanada, Uni Eropa, dan Indonesia. Dalam simulasi penyusunan National Adaptation Plan (NAP), peserta terlibat langsung dalam perdebatan intens yang mencerminkan dinamika nyata antara negara maju dan berkembang, khususnya terkait pendanaan dan prioritas agenda.

Melalui pendekatan yang menggabungkan pemahaman konseptual dan pengalaman praktis, KLH/BPLH menargetkan lahirnya negosiator yang tidak hanya mampu mengikuti jalannya perundingan, tetapi juga aktif membentuk arah kebijakan global. Indonesia diharapkan semakin berperan sebagai agenda setter dalam diplomasi perubahan iklim dunia.