Perkuat KIE dan Sinergi Daerah, KLH/BPLH Dorong Percepatan Pengelolaan Sampah dan Target Adipura 2026

Makassar, 24 April 2026 — Pemerintah terus mengintensifkan upaya penanganan krisis sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat melalui penguatan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup (PPSDMLH) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Strategi KIE yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sipakatau Lt.2 Balaikota Makassar, Jumat (24/4).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini menjadi forum strategis lintas sektor dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus mematangkan persiapan penilaian Adipura Tahun 2026.

Hadir mewakili KLH/BPLH, Kepala PPSDMLH, Mini Farida, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan efektivitas komunikasi kepada masyarakat.

“Keberhasilan percepatan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusianya, khususnya dalam mengoptimalkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor ini, PPSDM LH berkomitmen penuh untuk mendorong kompetensi para pejabat fungsional di daerah agar mampu mengubah paradigma publik—bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, melainkan sumber daya yang bernilai ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025, Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan timbunan sampah mencapai 1,42 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 25,29 persen masih belum tertangani secara optimal. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus urgensi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kenaikan volume sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat. “Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus mendorong penguatan tata kelola sampah dari hulu ke hilir melalui berbagai inovasi infrastruktur, antara lain pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Pangkep, TPS3R Regional di Bone dan Parepare, serta Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Makassar, Gowa, dan Maros.

Rapat koordinasi ini juga melibatkan unsur kewilayahan, mulai dari camat, lurah, hingga penyuluh persampahan se-Kota Makassar. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan di tingkat tapak diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan di lapangan, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Melalui sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah, KLH/BPLH optimistis target nasional pengelolaan sampah, termasuk pencapaian Adipura 2026, dapat diwujudkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.