Perkuat Target NDC, KLH/BPLH Jalin Kerja Sama dengan Hanns Seidel Foundation

Makassar, 10 April 2026 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) secara resmi menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Arahan Program dengan Hanns Seidel Foundation (HSF) untuk periode 2026-2028. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengendalian perubahan iklim di Indonesia dalam rangka mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim (MSDPPI) KLH/BPLH, Irawan Asaad, menyampaikan apresiasi mendalam atas keberhasilan kolaborasi yang telah terjalin pada periode 2022-2025 lalu. “Kami berharap agar sinergi untuk tiga tahun ke depan dapat berjalan jauh lebih produktif dan memberikan dampak yang lebih luas dalam penguatan aksi iklim, baik di tingkat nasional maupun lokal”.

Senada dengan hal tersebut, Resident Representative HSF di Indonesia, Michael Siegner, menyatakan komitmen penuh HSF dalam mendukung agenda iklim Indonesia. “Keberlanjutan kerja sama ini mencerminkan kepercayaan yang kuat antara kedua institusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global melalui pendekatan berbasis sains dan partisipasi masyarakat”.

Kerja sama KLH/BPLH dengan HSF pada periode ini akan difokuskan pada sejumlah komponen utama, termasuk peningkatan peran Non-Party Stakeholders dalam pengendalian perubahan iklim antara lain melalui peningkatan kapasitas dan KKN Tematik dengan mengontekstualisasikan modul KKN pengendalian perubahan iklim di lokasi tapak. 

Program ini mencakup mobilisasi civitas akademika dari perguruan tinggi terakreditasi untuk memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi melalui praktik pengelolaan sampah berkelanjutan yang menitikberatkan pada pemilahan dari sumbernya serta penguatan sistem ekonomi sirkular berbasis masyarakat. 

Di samping intervensi pemberdayaan, fokus lainnya adalah pelaksanaan proyek percontohan aksi adaptasi perubahan iklim di Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesiapan daerah yang telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah, sehingga implementasi di lapangan memiliki landasan perencanaan yang kuat dan selaras dengan prioritas lokal. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan iklim Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).