Rorotan Jadi Rujukan, KLH/BPLH Pacu Daerah Benahi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Jakarta, 3 April 2026 – Upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus didorong Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), salah satunya melalui kunjungan studi tiru dari Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi para peserta yang terdiri dari camat, lurah, dan perangkat daerah untuk melihat langsung praktik pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah. Menteri Hanif juga mengapresiasi kehadiran para peserta sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong perubahan di daerah masing-masing.

“Kehadiran Bapak-Ibu sekalian kita maknai sebagai upaya serius untuk membuka wawasan dan melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di daerah lain. Ini bukan kunjungan biasa, tetapi langkah nyata untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di daerah masing-masing,” ujar Menteri Hanif.

Menteri Hanif menegaskan bahwa camat dan lurah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Sebagai bagian dari kegiatan, para peserta dijadwalkan mengunjungi Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, yang dikenal sebagai salah satu lokasi percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Wilayah ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, dari kondisi awal yang belum optimal hingga kini masyarakat mulai terbiasa memilah sampah dari sumbernya.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pendampingan yang berkelanjutan serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menteri Hanif menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak semata ditentukan oleh ketersediaan fasilitas atau teknologi, tetapi sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat.

“Fasilitas sudah dibangun, namun tidak akan optimal jika sampah masih bercampur. Artinya, persoalan utama ada pada budaya dan kebiasaan kita dalam mengelola sampah,” tegas Menteri Hanif.

Karena itu, peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dari sumbernya.

Melalui kegiatan studi tiru ini, KLH/BPLH berharap terjadi pertukaran praktik baik antar daerah sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.