Tanggap Darurat Aceh: Menteri Hanif Instruksikan KLH/BPLH Kirim 10.000 Galon Air Bersih dan Alat Penjernih

Nomor: SR.336/HUMAS/KLH-BPLH/12/2025

Medan, 26 Desember 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak taktis merespons bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh. Di bawah instruksi langsung MenteriLH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, bantuan logistik air bersih skala besar dikerahkan untuk menyokong kebutuhan dasar warga yang kehilangan akses air layak konsumsi. Sebanyak 25 truk pengangkut yang membawa 10.000 galon air mineral telah diberangkatkan menuju titik-titik terdampak paling parah, sebagai langkah cepat dalam memitigasi krisis kesehatan pascabencana.

Pendistribusian bantuan ini dilakukan secara terukur dengan menyasar Kabupaten Aceh Utara sebanyak 18 truk dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 7 truk. Kehadiran KLH/BPLH di tengah situasi darurat ini bukan sekadar bantuan logistik, melainkan bentuk perlindungan nyata terhadap kualitas hidup warga Aceh di tengah lumpuhnya infrastruktur vital.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana,” ujar Menteri Hanif. Beliau menambahkan bahwa intervensi ini dilakukan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih untuk makan dan minum yang memang aksesnya masih sangat terbatas akibat rusaknya infrastruktur air bersih dan pencemaran sumber air oleh material banjir.

Menteri Hanif menegaskan bahwa ketersediaan air minum yang higienis adalah prioritas mutlak di masa kritis. Tak hanya mengirimkan air kemasan, KLH/BPLH juga langsung menerjunkan tim teknis untuk mengoperasikan tiga unit alat penjernih air (water purifier) di Kabupaten Aceh Tamiang. Teknologi ini memungkinkan air di lokasi bencana diolah secara instan menjadi air yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Saat ini, tim teknis KLH/BPLH tengah menempuh jalur darat menuju Aceh untuk memastikan seluruh bantuan terdistribusi tepat sasaran sekaligus melakukan inspeksi lingkungan menyeluruh. Sebagai pusat kendali di lapangan, KLH/BPLH juga tengah mendirikan Posko di Lhokseumawe. Posko ini dirancang sebagai pusat komando yang akan beroperasi selama masa darurat hingga tahap pemulihan tuntas.

Selain menjadi titik distribusi, Posko KLH/BPLH di Lhokseumawe akan berfungsi sebagai basis pemantauan dampak lingkungan pascabencana. Data dari posko ini akan menjadi fondasi bagi KLH/BPLH dalam menyusun strategi rehabilitasi ekosistem jangka panjang di Aceh. Sinergi antara penanganan darurat dan pemulihan lingkungan ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi kehidupan warga serta mencegah risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk di wilayah terdampak.

Penanggung Jawab:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 
Yulia Suryanti