TEMAN Edisi Keempat Bahas Kredit Keanekaragaman Hayati, KLH/BPLH Pastikan Manfaat Kembali ke Masyarakat

Jakarta, 9 Oktober 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan Temu Lingkungan (TEMAN) Edisi Keempat di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Setelah sukses pada ketiga edisi sebelumnya, edisi kali ini membahas pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati, dengan penekanan pada pentingnya memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat di tingkat tapak.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Noer Adi Wardojo, mengatakan bahwa pengembangan biodiversity credit perlu dirancang sejak awal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendukung upaya konservasi. Menurutnya, instrumen pembiayaan baru ini tidak boleh hanya berorientasi pada mekanisme ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam menjaga keanekaragaman hayati.

“Jangan sampai manfaatnya tidak sampai ke tingkat tapak. Jangan sampai habis untuk ongkos prosesnya saja,” kata Noer Adi dalam kegiatan TEMAN.

Noer Adi menjelaskan, KLH/BPLH telah membentuk task force dan menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sebagai kerangka kebijakan pengembangan biodiversity credit. Konsultasi lintas kementerian dan lembaga juga telah dilakukan untuk memastikan pengembangan instrumen tersebut berjalan sesuai kewenangan masing-masing sektor, termasuk kehutanan serta kelautan dan perikanan.

Noer Adi menegaskan bahwa keanekaragaman hayati tidak boleh semata-mata dipandang sebagai komoditas baru. Pengembangannya perlu mempertimbangkan masukan masyarakat sipil, masyarakat adat, dan komunitas lokal, sekaligus memastikan pembagian manfaat yang adil.

“Prinsipnya, bagaimana manfaat dari kredit karbon maupun biodiversity credit itu semaksimal mungkin sampai kepada masyarakat di tingkat tapak dan memperkuat konservasi,” tutur Noer Adi.

Pengembangan biodiversity credit menjadi salah satu upaya untuk membuka sumber pembiayaan bagi perlindungan dan pemulihan berbagai ekosistem, mulai dari hutan, mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang. Dukungan pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan ekosistem apabila disertai tata kelola yang transparan dan pembagian manfaat yang jelas.

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut KLH/BPLH, Sayid Muhadhar, mengatakan bahwa ekosistem pesisir dan laut memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomi yang perlu dijaga melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Keterlibatan sektor swasta dapat menjadi salah satu sumber dukungan bagi perlindungan dan pemulihan ekosistem, dengan tetap memastikan manfaat nyata bagi konservasi dan masyarakat.

Oleh karena itu, KLH/BPLH mendorong pengembangan biodiversity credit melalui pendekatan whole of government dan whole of society, yang menekankan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga serta seluruh unsur masyarakat. Instrumen ini diharapkan tidak sekadar menjadi mekanisme ekonomi baru, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan yang mendukung konservasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di garis depan menjaga keanekaragaman hayati.

Program Temu Lingkungan (TEMAN) merupakan forum komunikasi antara KLH/BPLH dan insan pers untuk membahas perkembangan kebijakan, program, serta isu lingkungan yang menjadi perhatian publik. Melalui forum ini, media memperoleh informasi langsung dari pejabat terkait sekaligus ruang untuk berdiskusi dan mendalami berbagai kebijakan lingkungan yang tengah disiapkan pemerintah.

Melalui TEMAN Edisi Keempat, KLH/BPLH membuka ruang dialog bersama media mengenai pengembangan instrumen pembiayaan konservasi, termasuk pentingnya memastikan tata kelola yang transparan, pembagian manfaat yang adil, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.