Barometer Karbon dari Jawa, Menakar Taji Daerah Mengawal Iklim Nasional

Yogyakarta, 3 Februari 2026 — Pemerintah terus memperkuat peran daerah dalam pengendalian perubahan iklim dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Upaya tersebut diwujudkan melalui Diseminasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon tingkat sub-nasional yang diselenggarakan Kedeputian Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPITKNEK) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Yogyakarta, pada 2–3 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Proyek Partnership for Market Implementation (PMI), khususnya pada komponen koordinasi, komunikasi, dan konsultasi. Diseminasi ini bertujuan memperkuat kesiapan, kapasitas, dan pemahaman pemangku kepentingan sub-nasional terhadap arah kebijakan nasional pengendalian perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperjelas peran, tugas, dan fungsi pemerintah daerah dalam mendukung operasionalisasi kebijakan di tingkat regional dan daerah.

Dalam sambutannya, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim (MSDPPI) KLH/BPLH, Irawan Asaad, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan nilai ekonomi karbon sangat ditentukan oleh konsistensi pencatatan dan akuntabilitas pelaksanaannya di tingkat daerah. Menurutnya, sistem pencatatan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan NEK mencerminkan karakteristik, potensi, serta kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

“Nilai ekonomi karbon hanya akan bermakna jika didukung oleh sistem pencatatan yang konsisten dan akuntabel. Di sinilah peran strategis pemerintah daerah,” ujar Irawan.

Diseminasi yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti pemangku kepentingan sub-nasional dari seluruh Pulau Jawa, terdiri atas staf Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional Jawa serta perwakilan organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Perindustrian, Pertanian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Irawan menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak koordinasi lintas sektor serta penjamin mutu sistem Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) aksi pengendalian perubahan iklim. Ia juga menyebut Pulau Jawa diharapkan dapat menjadi percontohan nasional dalam penerapan kebijakan pengendalian perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon, mengingat kontribusi emisi yang besar serta kesiapan kelembagaan yang relatif lebih matang.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta menerima materi terkait kebijakan nasional pengendalian perubahan iklim, strategi mitigasi dan adaptasi, inventarisasi gas rumah kaca (GRK), sistem MRV, serta pemanfaatan Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas implementasi nilai ekonomi karbon.

Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan ini. Ening Aneas Marawati dari Daerah Istimewa Yogyakarta menilai diseminasi ini membantu daerah memahami kebijakan terbaru, khususnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional yang masih memerlukan pendalaman teknis. Senada, Desi Inessari dari DLHK DIY menyebut kegiatan ini penting untuk memperkuat pemahaman daerah terkait pengelolaan data GRK dan perhitungan karbon.

Sementara itu, Septi, staf Bidang Wilayah I Pusdal LH Regional Jawa, menilai diseminasi ini membuka perspektif baru mengenai penerapan nilai ekonomi karbon secara nyata dan terukur sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam pengendalian perubahan iklim.

Melalui kegiatan ini, KLH/BPLH berharap terbangun kesamaan pemahaman dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target nasional serta mendorong pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan, khususnya di Pulau Jawa.