SIARAN PERS Nomor: SR.278/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026
Antalya, 21 November 2026 – Indonesia menutup rangkaian Carbon Connection Session (CarbonNex) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Kamis (19/11/2026), dengan membawa pulang tujuh capaian kerja sama. Salah satunya adalah kesepakatan perdana Indonesia di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris yang menargetkan penurunan emisi hingga 12 juta ton CO₂e. Selama sepuluh hari sejak 10 November 2026, forum yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) ini mempertemukan 17 pengembang proyek nasional dengan mitra internasional, lembaga keuangan, dan investor. Tujuannya membuka akses pasar dan pembiayaan global bagi kredit karbon Indonesia yang berintegritas.
CarbonNex melanjutkan sesi serupa di COP30 Belém, Brasil. Di Antalya, forum ini menghasilkan kemitraan baru melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), tiga perjanjian yang ditandatangani langsung di Paviliun Indonesia, serta pemaparan 30 proyek aksi iklim lintas sektor kepada calon mitra dan investor.
Rangkaian ditutup oleh Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono. Ia menegaskan bahwa Indonesia ingin dikenal di panggung global sebagai penyedia kredit karbon yang mengutamakan kualitas, kepercayaan, dan kepastian hukum.
“Kami ingin menjadi pasar yang berintegritas. Dengan integritas, Indonesia bisa menjadi pemain dominan dalam perdagangan karbon global, karena kita memiliki hutan, mangrove, dan proyeknya, dan kini kita memiliki aturan yang dapat dipercaya,” tegas Wamen Diaz.
Tujuh Capaian Kerja Sama, Tiga Ditandatangani di Paviliun Indonesia
Komitmen itu langsung terlihat dalam kerja sama nyata. Dari tujuh capaian kerja sama selama COP31, tiga perjanjian ditandatangani langsung di Paviliun Indonesia:
Di sektor kelistrikan, PLN memobilisasi pembiayaan transisi energi senilai USD 2,94 miliar, termasuk USD 1,1 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). PLN juga menandatangani kontrak jual beli listrik dan surat minat (letter of intent) untuk sekitar 330 megawatt pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin.
Peluang kerja sama juga terbuka lewat sesi Carbon Project Pitching. Di sesi ini, 17 pengembang mempresentasikan 30 proyek aksi iklim di sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan sampah. Enam di antaranya proyek karbon biru, empat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
ICCP Buka Jalur Kemitraan Internasional
KLH/BPLH meluncurkan ICCP pada 10 November 2026. Platform ini menghubungkan prioritas nasional dengan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari mitra melalui delapan Paket Dukungan Prioritas (Priority Support Packages). Hingga penutupan, delapan mitra telah memaparkan dukungannya, mulai dari dekarbonisasi industri dan penguatan registri karbon hingga pendampingan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris.
KLH/BPLH juga menggelar sepuluh pertemuan bilateral, antara lain dengan Rubicon, WWF, BeZero Carbon, dan GenZero. Pertemuan ini menghasilkan minat empat calon mitra untuk memulai proyek percontohan di sektor pengelolaan sampah.
Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Haryo Pambudi, menjelaskan bahwa ICCP adalah instrumen penting untuk memperluas kerja sama internasional Indonesia di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris. ICCP melanjutkan langkah konkret yang telah terjalin bersama Norwegia di Paviliun Indonesia.
“Sejumlah mitra internasional saat ini masih dalam tahap penyiapan kerja sama melalui ICCP. Hal ini penting untuk memperkuat kerja sama Indonesia, terutama dalam implementasi Pasal 6.2. Selain kerja sama dengan Norwegia, Indonesia juga telah memiliki kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Dukungan para mitra tersebut akan kami manfaatkan untuk mempersiapkan tindak lanjut bersama kementerian, lembaga, dan sektor terkait pada 2027,” jelas Haryo.
Fondasi Tata Kelola Karbon yang Berintegritas
Wamen Diaz menekankan bahwa kepercayaan pasar global hanya bisa dibangun dengan kredit karbon yang sah dan terverifikasi.
“Dunia tidak kekurangan kredit karbon. Yang kurang adalah kredit yang berintegritas, memiliki otorisasi, dan disertai corresponding adjustment,” tutur Wamen Diaz.
Ia memaparkan bahwa dalam 18 bulan terakhir Indonesia telah membangun fondasi regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 beserta aturan pelaksanaannya. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang diluncurkan pada 9 Juli 2026 kini mewajibkan setiap transaksi dicatat paling lambat dua hari kerja. SRUK juga mulai dihubungkan dengan registri internasional, diawali dengan Verra. Langkah ini sejalan dengan pengembangan interoperabilitas registri global di COP31 untuk menjamin ketertelusuran dan mencegah penghitungan ganda.
Proyek-proyeknya pun sudah siap. Sebanyak 47 proyek dalam skema sertifikasi nasional berpotensi menurunkan emisi sekitar 4,6 juta ton CO₂e per tahun, dan lima di antaranya sudah siap menerbitkan kredit. Selain itu, 86 proyek di sektor energi siap dengan potensi penurunan emisi mencapai 22 juta ton CO₂e.
Pekerjaan Rumah dan Langkah 2027
Pemerintah mengakui masih ada pekerjaan rumah. Konsultasi publik regulasi otorisasi dan corresponding adjustment perlu dituntaskan, dan peta jalan nasional perlu disusun. Pemahaman pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan agar inisiatif lokal dapat terhubung dengan manfaat nilai ekonomi karbon, misalnya penanaman 300 hektare mangrove di tingkat kabupaten.
Ke depan, seluruh kemitraan dan dukungan yang dimobilisasi melalui ICCP akan dikonsolidasikan lintas kementerian, lembaga, dan sektor terkait pada 2027. Langkah ini untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan Second NDC periode 2031–2035.
Wamen Diaz meminta seluruh pengembang segera mendaftarkan proyeknya di registri nasional dan menjaga standar kualitas data secara ketat. “Satu proyek yang buruk sudah cukup membuat pembeli meragukan semua proyek lainnya,” pungkas Wamen Diaz.
Penanggung Jawab:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Yulia Suryanti
| Telepon | : +62 811-9434-142 |
| Website | : kemenlh.go.id |
| : humas@kemenlh.go.id | |
| : kemenlh_bplh | |
| Youtube | : KLH-BPLH |
| TikTok | : Kemenlh_BPLH |
| X | : KemenLH_BPLH |