Logo

Dari Kampung Pesisir untuk Dunia, Indonesia Pamerkan Kekuatan Warga Memulihkan Mangrove dan Terumbu Karang

20 November 2026 166 Dilihat
Dari Kampung Pesisir untuk Dunia, Indonesia Pamerkan Kekuatan Warga Memulihkan Mangrove dan Terumbu Karang

Antalya, 20 November 2026 — Indonesia membawa bukti dari tingkat tapak ke panggung iklim dunia: pemulihan ekosistem pesisir dan laut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai penggeraknya. Di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Kamis (19/11/2026), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memaparkan pendekatan Indonesia dalam memulihkan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun melalui penguatan kapasitas warga pesisir, penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions), pengakuan terhadap kearifan lokal, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan tersebut, restorasi di tingkat tapak diharapkan berkembang menjadi aksi iklim berskala luas dan berkelanjutan.

Paparan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Noer Adi Wardoyo, dalam forum Coastal and Marine Ecosystem Restoration for Climate Mitigation: From Local Capacity Building to Scalable Climate Action. Menurutnya, sebagai salah satu negara dengan kekayaan ekosistem laut terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga ekosistem karbon biru yang berkontribusi terhadap mitigasi dan ketahanan iklim global.

Indonesia menaungi sekitar 23 persen kawasan mangrove dunia, 18 persen tutupan terumbu karang global atau sekitar 51.000 kilometer persegi, serta padang lamun sekitar 3.000 kilometer persegi. Ketiga ekosistem ini berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, menopang ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat, serta memperkuat ketahanan wilayah pesisir. 

Namun, ekosistem tersebut menghadapi tekanan akibat peningkatan suhu laut, pengasaman laut, kenaikan muka air laut, pembangunan kawasan pesisir, dan pencemaran. Kajian ilmiah bahkan memperingatkan bahwa pemanasan global yang melampaui 1,5 derajat Celsius dapat menempatkan hingga 90 persen terumbu karang dalam risiko degradasi berat.

“Sebagai salah satu negara dengan kekayaan ekosistem laut terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab khusus. Ekosistem ini bukan hanya penting bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga bagi ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat, dan aksi iklim global,” ujar Noer Adi.

Tobat Ekologis: Dari Cara Pandang ke Aksi di Lapangan

Untuk menjawab tantangan tersebut, KLH/BPLH menggaungkan gerakan Tobat Ekologis (Ecological Repentance). Gerakan ini mengajak semua pihak mengubah cara pandang terhadap alam, bukan semata-mata sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, melainkan sebagai ruang kehidupan yang harus dilindungi, dipulihkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Semangat tersebut diwujudkan melalui aksi nyata berbasis solusi alam, antara lain restorasi mangrove, rehabilitasi hutan, reklamasi, pemulihan ekologi kawasan pascatambang, serta restorasi terumbu karang. Pemulihan lingkungan tidak hanya berfokus pada perbaikan ekosistem yang rusak, tetapi juga membangun kembali hubungan manusia dengan alam.

Noer Adi juga menyoroti tantangan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Limpasan dari kegiatan pertambangan, sedimentasi yang mengandung zat berpotensi berbahaya, perubahan penggunaan lahan untuk infrastruktur tambang, serta peningkatan lalu lintas kapal dapat memberikan tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut. Dampaknya dapat berupa penurunan kualitas air, gangguan habitat pesisir, kerusakan terumbu karang dan mangrove, hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

“Pemulihan lingkungan bukan hanya tentang memperbaiki ekosistem yang rusak, tetapi juga membangun kembali hubungan kita dengan alam. Karena itu, masyarakat lokal harus ditempatkan di pusat upaya restorasi, dengan memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi mereka,” tegas Noer Adi.

Kearifan Lokal yang Terbukti Menjaga Laut

Indonesia menempatkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan iklim. Di Maluku, tradisi Sasi Lompa mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Di Bali, aturan adat Awik-Awik menjadi pedoman kehidupan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam.

Praktik yang diwariskan lintas generasi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan sumber pengetahuan yang hidup dan berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem, ketahanan masyarakat, serta aksi iklim. Karena itu, ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan pengetahuan lokal perlu saling memperkuat dalam pelaksanaan restorasi.

Dari tingkat komunitas, komitmen tersebut diperkuat melalui target nasional untuk melindungi 30 persen wilayah laut dan pesisir Indonesia, yang mencakup sekitar 97,5 juta hektare, pada 2045. Pencapaian target ini membutuhkan program jangka panjang, pengelolaan pesisir terpadu, serta kemitraan antara pemerintah, masyarakat, lembaga penelitian, sektor swasta, dan organisasi internasional yang didukung pembiayaan berkelanjutan.

Dari Belitung hingga Mapur: Restorasi Bersama Warga

Pendekatan berbasis komunitas juga menjadi perhatian Senior Manager for Climate Action United Nations Office for Project Services (UNOPS), Esra Buttanri. Ia menjelaskan bahwa melalui South China Sea Strategic Action Program yang didukung Global Environment Facility (GEF), UNOPS bersama UNEP mendukung kerja sama enam negara, termasuk Indonesia, untuk melindungi dan mengelola ekosistem laut bersama secara berkelanjutan.

Di Indonesia, program tersebut telah mendukung kegiatan rehabilitasi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang di Belitung, Bangka, dan Mapur, yang disertai penguatan kapasitas masyarakat. Restorasi terumbu karang dilakukan melalui pemasangan struktur terumbu dan transplantasi fragmen karang untuk memulihkan habitat biota laut, sedangkan rehabilitasi mangrove berkontribusi terhadap penyimpanan karbon dan perlindungan pesisir.

“Keberhasilan restorasi membutuhkan lebih dari sekadar intervensi teknis. Hal ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, penguatan kapasitas, pelatihan, dan pengelolaan jangka panjang,” jelas Esra.

Menurutnya, dukungan pembiayaan juga diperlukan agar organisasi lokal dan komunitas pesisir memiliki akses terhadap sumber daya untuk menjalankan inisiatif mereka. Pembiayaan berskala besar perlu berjalan beriringan dengan dukungan hibah bagi komunitas agar masyarakat dapat mengembangkan solusi praktis dan menunjukkan keberhasilan yang berpotensi direplikasi di wilayah lain.

Melalui forum ini, KLH/BPLH menegaskan bahwa masyarakat pesisir adalah mitra sekaligus pelaku utama pemulihan ekosistem, bukan sekadar penerima manfaat. Dengan menyinergikan kepemimpinan masyarakat, dukungan sains, kearifan lokal, kebijakan yang mendukung, dan pembiayaan berkelanjutan, Indonesia mendorong restorasi pesisir menjadi kontribusi nyata bagi aksi iklim sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi dan sosial generasi mendatang.

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image
Additional image
Additional image
Additional image
Additional image