Di COP31, Menteri LH Tegaskan Tiga Fondasi Tata Kelola Iklim Indonesia

​Antalya, 14 November 2026 — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa aksi iklim global harus berakar pada integritas lingkungan, ketahanan ekonomi, dan inklusi sosial yang menempatkan hak serta kesejahteraan masyarakat sebagai pusat kebijakan. Hal tersebut diserukan Menteri Jumhur saat membuka pertemuan tingkat tinggi bertajuk “Indonesia’s Vision for a Just Climate Governance” di Paviliun Indonesia, rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11/2026).

​Di hadapan para delegasi internasional dan pemangku kepentingan global, Menteri Jumhur menyoroti esensi dasar dari kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dijalankan pemerintah.

“Kita membangun tata kelola iklim yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan, inklusif, dan akuntabel kepada masyarakat yang dilayaninya.” ujar Menteri Jumhur mengawali sambutannya.

Menurut Menteri Jumhur, keberlanjutan bumi dan kesejahteraan manusia merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ekosistem hutan, laut, tanah, dan air yang sehat harus menjadi fondasi kokoh bagi kemakmuran rakyat serta perekonomian nasional. Oleh karena itu, Indonesia terus mengakselerasi agenda iklim melalui kerangka Nationally Determined Contribution (NDC), National Adaptation Plan (NAP), target FOLU Net Sink 2030, hingga optimalisasi instrumen nilai ekonomi karbon.

​

Tiga Pilar Utama Tata Kelola Iklim Berkeadilan

​Dalam pemaparannya, Menteri Jumhur menegaskan tiga fondasi tata kelola iklim nasional:

Integritas Lingkungan: melindungi ekosistem esensial (hutan, gambut, mangrove, dan pesisir) sebagai penyangga ketahanan pangan, sumber air, dan mitigasi bencana.

Ketahanan Ekonomi: menjadikan aksi iklim sebagai penggerak pertumbuhan berkelanjutan melalui transisi energi, industrialisasi hijau, pertanian cerdas iklim, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Inklusi Sosial: menempatkan masyarakat di pusat kebijakan dengan menjamin transisi berkeadilan, menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal, mendorong kesetaraan gender, serta memperluas akses keadilan iklim bagi kelompok rentan.

​Akselerasi Transisi Energi dan Penguatan Payung Hukum

​Komitmen Indonesia dalam menerjemahkan ambisi iklim ke dalam aksi nyata turut ditopang oleh penguatan landasan regulasi. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Iklim Berkeadilan guna memastikan kepastian hukum jangka panjang yang berkeadilan bagi manusia dan alam.

​Langkah progresif tersebut disempurnakan dengan percepatan transisi energi nasional. Wakil Ketua MPR RI  Dr. Eddy Soeparno, yang hadir dalam forum yang sama, memaparkan ambisi besar Indonesia untuk mendongkrak bauran energi terbarukan.

“Kami mengusulkan rencana besar dan signifikan untuk mengalihkan penggunaan energi dari fosil ke energi terbarukan, dengan meningkatkan bauran energi terbarukan dari 17 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2034. Kami juga akan meningkatkan bauran energi terbarukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt di seluruh Indonesia,” tegas Eddy Soeparno.

​Diskusi strategis ini turut diperkaya oleh pandangan global dari Duta Besar Australia untuk Perubahan Iklim Will Nankervis, Ketua Komite Perubahan Iklim Inggris Nigel Topping, serta perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Dr. Mas Achmad Santosa dan Stephanie Juwana.

​Melalui forum internasional ini, Indonesia kembali membuktikan kepemimpinannya dalam merumuskan model tata kelola iklim yang seimbang untuk menyatukan ambisi penurunan emisi, penguatan kelembagaan, partisipasi publik bermakna, serta keadilan sosial demi mewujudkan masa depan bumi yang tangguh dan berkelanjutan.