Logo

Indonesia Bawa Bukti Aksi Iklim ke Antalya, Tegaskan Ambisi Harus Seimbang dengan Dukungan Nyata

18 November 2026 97 Dilihat
Indonesia Bawa Bukti Aksi Iklim ke Antalya, Tegaskan Ambisi Harus Seimbang dengan Dukungan Nyata

 


Antalya, 18 November 2026 — Indonesia membawa bukti kerja nyata pengendalian perubahan iklim ke forum dunia. Dalam 2026 Annual High-Level Ministerial Roundtable on Pre-2030 Ambition pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026), Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ary Sudijanto, memaparkan langkah Indonesia memperkuat kebijakan iklim. Langkah itu mencakup komitmen Nationally Determined Contribution (NDC), laporan transparansi pertama, regulasi nilai ekonomi karbon, hingga penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim. Indonesia juga menegaskan bahwa ambisi iklim global menuju 2030 hanya akan efektif jika diiringi dukungan nyata bagi negara berkembang, yaitu pembiayaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas.

“Penyempurnaan program kerja ke depan harus mencakup langkah-langkah yang secara efektif menyeimbangkan ambisi dengan implementasi,” tutur Ary.

 

Kebijakan Kuat, Aksi Berjalan

“Kebijakan iklim Indonesia berpijak pada NDC dan First Biennial Transparency Report (BTR), yaitu laporan transparansi dua tahunan pertama Indonesia kepada dunia. Keduanya sejalan dengan target global membatasi kenaikan suhu bumi pada 1,5 derajat Celsius,” jelas Ary.

Komitmen itu dikukuhkan melalui regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai dasar tata kelola karbon nasional. Pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim yang memadukan mitigasi, adaptasi, dukungan pelaksanaan, nilai ekonomi karbon, dan transparansi dalam satu payung hukum.

Di tingkat implementasi, Indonesia terus mengoptimalkan mitigasi di berbagai sektor, termasuk karbon biru, yaitu pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove dan padang lamun sebagai penyerap karbon alami.

Meski kerja di dalam negeri terus berjalan, pencapaian target hingga 2030 masih membutuhkan dukungan internasional yang mudah diakses negara berkembang, khususnya dalam pembiayaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas.

 

Mengawal Program Mitigasi Dunia yang Adil

Indonesia juga menyampaikan posisinya terkait Mitigation Work Programme (MWP), program kerja di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk mendorong peningkatan ambisi dan implementasi mitigasi emisi secara global.

“Indonesia menekankan pentingnya menjaga mandat dan prinsip MWP agar tetap non-preskriptif, non-punitif, dan berorientasi pada fasilitasi. Dengan kata lain, program ini hadir untuk membantu, bukan menghukum. Pelaksanaannya harus menghormati kedaulatan dan kondisi nasional setiap negara, serta tidak memaksakan target baru di luar komitmen NDC,” pungkas Ary.

Indonesia mendukung perpanjangan MWP hingga 2030 agar selaras dengan siklus pertama NDC. Program ini kemudian dievaluasi pada 2030 untuk menentukan arah hingga 2035 mengikuti siklus NDC 3.0. Agar efektif, keberlanjutan program ini perlu disertai dukungan terarah bagi negara berkembang dalam memperkuat sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting and Verification/MRV), yang menjadi fondasi agar setiap penurunan emisi tercatat secara akurat dan kredibel.

Melalui forum ini, KLH/BPLH menegaskan peran Indonesia sebagai negara berkembang yang memberi contoh. Indonesia bekerja nyata di dalam negeri sambil memperjuangkan agar peningkatan ambisi iklim dunia berjalan seiring dengan dukungan pelaksanaan yang adil dan memadai bagi setiap negara.

 

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image