Indonesia Dukung Jembatan Implementasi Iklim, Tegaskan Setiap Negara Berhak Tentukan Prioritasnya Sendiri

Nomor: SR.268/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026

Antalya, 14 November 2026 — Sebagai salah satu dari lima negara percontohan pertama, Indonesia mendukung penuh Climate Implementation Bridge (BRIDGE), inisiatif Presidensi COP31 untuk mengubah komitmen iklim menjadi proyek nyata yang siap dibiayai. Dukungan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam forum Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Jumat (13/11/2026). Menteri Jumhur menegaskan, agar efektif, BRIDGE harus berbasis kebutuhan negara (country-driven), memperkuat kapasitas nasional, dan memaksimalkan skema pembiayaan yang sudah ada, bukan membentuk mekanisme pendanaan baru.

Indonesia bergabung dalam kelompok pertama BRIDGE bersama Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan. Kelompok ini akan menjadi model sebelum inisiatif tersebut diperluas ke negara berkembang lainnya hingga 2035.

“Indonesia menyambut baik inisiatif Presidensi COP31 untuk memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi,” jelas Menteri Jumhur.

Second NDC Jadi Peta Jalan, Pembiayaan Jadi Kunci

Indonesia datang dengan peta jalan yang jelas. Dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) telah diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Oktober 2025. Dokumen ini menetapkan prioritas implementasi nasional periode 2031–2035 dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), yang selaras dengan target 1,5°C. Untuk mencapai target mitigasinya, Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 472,6 miliar di empat sektor: energi; pertanian; kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU); serta pengelolaan sampah.

Besarnya kebutuhan itu menjadi alasan Indonesia mendorong BRIDGE berperan sebagai penghubung dan pengintegrasi skema pembiayaan yang sudah tersedia. Skema itu mencakup bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta.

“Kami berharap BRIDGE dapat memberikan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada kebutuhan negara, memperkuat peningkatan kapasitas dan jejaring, serta memastikan setiap negara dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya,” tegas Menteri Jumhur.

Dari Prioritas Nasional ke Implemenasi Proyek

Agar BRIDGE terarah dan hasilnya terukur, Indonesia mengusulkan tiga hal: tata kelola yang jelas, mekanisme penentuan prioritas, dan indikator kinerja utama. Delegasi Indonesia siap melanjutkan pembahasan teknis bersama Presidensi COP31 dan para mitra untuk menerjemahkan prioritas Second NDC menjadi implementasi proyek yang konkret dan siap dibiayai.

Melalui keterlibatan aktif ini, KLH/BPLH menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan pembiayaan iklim global berpijak pada kedaulatan dan kebutuhan nyata setiap negara, demi keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang.

Penanggungjawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti