Indonesia–Inggris Teguhkan Kepemimpinan Iklim Global dan Perkuat Ketangguhan Nasional Pasca COP30

SIARAN PERS

Nomor: SR.14/HUMAS/KLH-BPLH/1/2026

London, 23 Januari 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan iklim global melalui kerja sama strategis dengan Inggris, menyusul hasil perundingan COP30 di Belém, Brasil. Pertemuan bilateral antara Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Indonesia dan the United Kingdom Special Representative for Climate, Rachel Kyte, menjadi momentum penting dalam memastikan komitmen global diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Menteri Hanif menyampaikan, “Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim. Secara khusus, kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian serta kerusakan—serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi.” Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai suara kritis yang mendorong dunia untuk tidak kehilangan momentum dalam menjaga tujuan 1,5 derajat, terlebih di tengah dinamika geopolitik internasional.

Urgensi kerja sama ini semakin nyata dengan kondisi di dalam negeri. “Bencana hidrometeorologi baru-baru ini di Sumatra sangat menghancurkan. Lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang dan ratusan ribu orang mengungsi. Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan,” tegas Menteri Hanif. Data BNPB mencatat kerugian mencapai lebih dari USD 3,1 miliar, memperlihatkan betapa mendesaknya penguatan ketangguhan nasional.

Dalam konteks solusi, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis alam. “Indonesia memandang solusi berbasis alam/nature-based solution (NbS) sebagai komponen kritis dalam respons. NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang,” tegas Menteri Hanif.

Pertemuan ini juga menegaskan landasan kuat kerja sama bilateral. “Kami melihat Nota Kesepahaman dengan DESNZ sebagai fondasi yang kuat dan percaya penting untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret. Dari sisi kami, prioritas mencakup penguatan sistem karbon berintegritas tinggi; pengembangan sistem informasi dan peringatan dini; peningkatan akses dan penggunaan data spasial beresolusi tinggi; serta pembentukan alat penilaian cepat untuk ketangguhan lanskap,” ujar Menteri Hanif. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya berbicara komitmen, tetapi mendorong langkah teknis nyata.

Menutup pertemuan, Menteri Hanif menegaskan, “Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis.”

Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen bersama Indonesia dan Inggris untuk menjaga kepemimpinan iklim global, memperkuat ketangguhan nasional, dan memastikan setiap komitmen internasional diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Catatan:

Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) merupakan departemen dengan tanggung jawab utama dalam membangun ekonomi hijau dan sistem energi yang bermanfaat bagi semua pihak. Upaya kami difokuskan untuk memenuhi komitmen Inggris yang mengikat secara hukum dalam mencapai net zero, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, kami mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan dan produksi energi domestik melalui peningkatan investasi. Langkah ini akan menciptakan lapangan kerja serta menumbuhkan pertumbuhan di sektor-sektor hijau baru.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti