Logo

Indonesia Perjuangkan Transisi Berkeadilan Tanpa Bebani Negara Berkembang di COP31

17 November 2026 54 Dilihat
Indonesia Perjuangkan Transisi Berkeadilan Tanpa Bebani Negara Berkembang di COP31

 

 

Antalya, 17 November 2026 — Pemerintah Indonesia mendesak penguatan Just Transition Mechanism (JTM) atau Mekanisme Transisi Berkeadilan agar mampu menghadirkan dukungan nyata bagi negara-negara berkembang dalam mengakselerasi pembangunan rendah karbon. Sikap tegas tersebut disuarakan oleh Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ary Sudijanto, dalam Fourth Annual High-level Ministerial Roundtable on Just Transition pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026).

​Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Indonesia menekankan bahwa transisi berkeadilan merupakan pilar esensial untuk mencapai target Persetujuan Paris. Pelaksanaannya wajib berakar pada prinsip kesetaraan (equity) dan tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/CBDR-RC), dengan tetap menghormati prioritas pembangunan nasional.

​Ary menegaskan bahwa JTM harus dirancang sebagai mekanisme yang dipimpin oleh negara (country-driven) dan berorientasi penuh pada implementasi. Dengan demikian, kehadiran mekanisme ini mampu memfasilitasi dukungan konkret, mulai dari akses pendanaan iklim yang memadai, alih teknologi, hingga peningkatan kapasitas.

​“Transisi berkeadilan harus memperhatikan dampaknya secara langsung terhadap tenaga kerja dan masyarakat melalui program peningkatan keterampilan (reskilling), diversifikasi ekonomi, penciptaan pekerjaan layak, serta perlindungan sosial yang inklusif bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” ujar Ary.

​Selain itu, Indonesia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Pasal 9 Persetujuan Paris terkait pendanaan iklim. Dukungan finansial bagi negara berkembang diprioritaskan dalam bentuk hibah dan pembiayaan lunak (concessional financing) guna menghindari risiko penambahan beban utang negara.

 

​Tiga Pilar Tata Kelola JTM Usulan Indonesia

​Agar mekanisme ini dapat beroperasi secara optimal dan transparan, Indonesia mengusulkan tiga komponen tata kelola yang saling melengkapi di bawah kewenangan Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA):

​Steering Body sebagai pengarah kebijakan;

​Technical and Knowledge Hubuntuk penyediaan dukungan teknis dan pertukaran pengetahuan; serta

​Implementation and Support Facility guna memfasilitasi implementasi nyata di lapangan.

 

​Terkait sinergi dengan UAE Just Transition Work Programme (JTWP), Indonesia memandang perlunya pembagian peran yang tegas. JTWP diposisikan sebagai wadah dialog dan pertukaran pengalaman antarnegara, sementara JTM bertindak sebagai instrumen eksekusi yang menterjemahkan hasil dialog tersebut menjadi dukungan finansial dan teknis yang konkrit tanpa menciptakan duplikasi atau beban pelaporan baru.

​Melalui kejelasan tata kelola dan keberpihakan yang kuat pada perlindungan masyarakat rentan, Indonesia optimistis transisi menuju pembangunan rendah karbon akan berjalan sukses tanpa meninggalkan satupun pekerja maupun komunitas yang terdampak.

 

 

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image