Indonesia Raih Pengakuan Norwegia, Indonesia Kembali Kantongi Dana Iklim Rp1,8 Triliun

SIARAN PERS Nomor: SR.264/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026

Antalya, 12 November 2026 – Indonesia kembali memperoleh pengakuan internasional atas capaian pengendalian perubahan iklim. Bersama Norwegia, Indonesia mengumumkan Kontribusi Berbasis Hasil Tahap Kelima (Results-Based Contribution/RBC 5) senilai 100 juta dolar AS atas capaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dukungan ini memperkuat kemitraan kedua negara dalam mendorong aksi iklim berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional. Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Indonesia–Norwegia di Paviliun Indonesia, pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Kamis (12/11/2026).

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyambut baik kontribusi terbaru Norwegia tersebut. Menurutnya, dukungan tambahan sebesar 100 juta dolar AS mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kedua negara untuk menerjemahkan capaian penurunan emisi yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim berkelanjutan.

“Pada kesempatan ini, kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar 100 juta dolar AS dari Norwegia sebagai kontribusi kelima dalam kemitraan ini. Dukungan yang berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kita untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang berkelanjutan,” ujar Hashim.

Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan peningkatan jumlah personel penjaga hutan dan pemadam kebakaran dari 5.000 menjadi 70.000 orang untuk memperkuat perlindungan hutan dan konservasi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) membutuhkan aksi terkoordinasi lintas sektor. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) memiliki peran penting melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan gambut dan mangrove, pemulihan ekosistem, serta pencegahan kebakaran.

Dalam hal ini, KLH/BPLH berperan menjaga integritas pencapaian NDC melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyelarasan hasil mitigasi sektoral dengan target nasional, serta peningkatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) dan sistem pencatatan nasional.

Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Karbon

Indonesia juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembayaran berbasis hasil harus selaras dengan kerangka Nilai Ekonomi Karbon nasional, target NDC, pengaturan MRV, serta Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Pencatatan dan penghitungan yang terintegrasi diperlukan untuk mencegah penghitungan ganda (double counting) dan memastikan pemanfaatan hasil mitigasi sesuai dengan ketentuan nasional.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam acara tersebut, mencontohkan peran Masyarakat Peduli Api dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pengetahuan warga setempat turut membantu menjaga hutan dari ancaman kebakaran.

“Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka,” tutur Wamenhut.

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, turut mengapresiasi pencapaian Indonesia. Ia menyampaikan, “Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan.”

Pemerintah Norwegia memberikan kontribusi sebesar 100 juta dolar AS untuk RBC Tahap V dengan nilai pembayaran 10 dolar AS per ton CO₂ ekuivalen. Nilai tersebut meningkat dibandingkan empat tahap kontribusi sebelumnya yang menggunakan tarif 5 dolar AS per ton CO₂ ekuivalen. Kontribusi tahap kelima ini diberikan atas capaian penurunan emisi Indonesia untuk periode 2020–2023. Sebelumnya, Indonesia telah menerima total 216 juta dolar AS melalui empat tahap kontribusi Norwegia atas penurunan emisi terverifikasi untuk periode 2016–2017 hingga 2019–2020.

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini menegaskan bahwa keberhasilan aksi iklim tidak hanya ditentukan oleh besarnya penurunan emisi, tetapi juga oleh integritas lingkungan, kredibilitas sistem pengukuran dan pelaporan, perlindungan hak masyarakat, serta akuntabilitas pembiayaan. Indonesia berkomitmen memperkuat seluruh aspek tersebut agar capaian mitigasi dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta masyarakat.

Penanggungjawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti