Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan Inovatif, Konservasi Keanekaragaman Hayati Jadi Investasi Masa Depan

SIARAN PERS

Nomor: SR.258/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026

Antalya, 10 November 2026 - Guna memastikan perlindungan keanekaragaman hayati berjalan berkelanjutan melalui kolaborasi multipihak, Indonesia resmi memperkenalkan skema pembiayaan inovatif, termasuk kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credits) dalam sesi tingkat tinggi di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, pada Senin (9/11/2026). Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, dan mitra internasional, langkah ini difokuskan pada pembukaan peluang pendanaan serta investasi sektor swasta demi menjaga warisan ekologis bangsa.

Dalam sesi tingkat tinggi bertajuk “Innovative Financing for National Park and Biodiversity Conservation”, Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim S. Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa, termasuk hutan dan 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies langka. Menurutnya, pembiayaan jangka panjang yang melibatkan seluruh elemen strategis sangat dibutuhkan untuk menjaga kawasan alam bagi generasi mendatang.

"Ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa besar pembiayaan yang berhasil dihimpun, tetapi juga seberapa luas alam yang dapat kita lindungi, berapa banyak spesies yang dapat kita selamatkan, dan berapa banyak masyarakat yang dapat kita berdayakan," ujar Hashim.

Hashim juga menjelaskan bahwa komitmen tersebut diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas ini ditugaskan untuk memimpin penyusunan rencana pendanaan konservasi jangka panjang yang mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah krisis yang saling berkaitan. Perlindungan ekosistem membutuhkan pembiayaan dalam skala yang jauh melampaui kemampuan anggaran publik semata.

"Perlindungan ekosistem membutuhkan pembiayaan dalam skala yang jauh melampaui anggaran publik. Karena itu, kita perlu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pembiayaan inovatif dan aksi terpadu yang menghubungkan pengelolaan bentang alam, ketahanan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati," tutur Menteri Jumhur.

​Sebagai landasan kebijakan, Indonesia mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045 yang selaras dengan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Pemerintah juga mengintegrasikan Natural Capital Accounting (akuntansi modal alam) ke dalam perekonomian nasional agar keberlanjutan ekosistem turut memperkuat pertimbangan keputusan ekonomi lintas sektor.

​Pengembangan Biodiversity Credits dan Prinsip Integritas

​Salah satu terobosan utama yang tengah dimatangkan Indonesia adalah kerangka Biodiversity Credits berintegritas tinggi. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan nilai ekonomi terukur terhadap hasil konservasi, sehingga sektor swasta dapat berinvestasi langsung dalam pemulihan habitat dan keanekaragaman hayati.

​Menteri Jumhur menegaskan bahwa pembiayaan inovatif ini harus berlandaskan tiga prinsip utama. Pertama, integritas ilmiah yang memastikan setiap hasil konservasi diverifikasi secara ketat berdasarkan dasar ekologis yang kuat. Kedua, inklusi sosial yang menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama alam dengan tetap melindungi hak serta pengetahuan tradisional mereka. Ketiga, tata kelola transparan yang diperlukan untuk membangun kepastian dan kepercayaan dalam setiap tahap implementasi serta memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di garis depan konservasi.

​Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan berkomitmen memperkuat tata kelola taman nasional melalui arsitektur pendanaan yang kredibel, reformasi regulasi, serta fleksibilitas keuangan. Transformasi Badan Layanan Umum (BLU) pada empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas yang turut disiapkan guna mendukung efektivitas pengelolaan lapangan.

"Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan," tambah Wamen Rohmat.

​Melalui sinergi pembiayaan inovatif dan tata kelola yang kuat, Indonesia optimis pendekatan konservasi yang dikembangkan tidak hanya melestarikan ekosistem dan spesies hari ini, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat bagi generasi mendatang.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti