Logo

Indonesia Siapkan Undang-Undang Iklim Berkeadilan, Inggris Siap Bagikan Pengalaman Mengawal Akuntabilitas Aksi Iklim

15 November 2026 107 Dilihat
Indonesia Siapkan Undang-Undang Iklim Berkeadilan, Inggris Siap Bagikan Pengalaman Mengawal Akuntabilitas Aksi Iklim

Di Konferensi Perubahan Iklim Dunia di Antalya, Indonesia Paparkan Langkah Nyata Membangun Tata Kelola Iklim yang Melindungi Masyarakat Rentan

Antalya, 15 November 2026 — Indonesia tengah membangun landasan hukum yang kuat agar aksi iklim tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga melindungi masyarakat rentan dan membagi manfaatnya secara adil. Langkah itu dipaparkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Komite Perubahan Iklim Inggris (United Kingdom Climate Change Committee), Nigel Topping, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11/2026). Kedua pihak membahas penyusunan kerangka regulasi serta penguatan kelembagaan iklim nasional yang inklusif, transparan, dan berbasis sains.

Salah satu capaian utama yang disampaikan Menteri Jumhur adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan, yang kini telah resmi masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum nasional yang komprehensif agar keadilan iklim menjadi arus utama pembangunan, mencakup perlindungan kelompok rentan, partisipasi publik yang bermakna, serta dukungan penuh bagi transisi ekonomi yang adil (just transition).

“Aksi iklim yang efektif tidak hanya harus membantu kita mencapai target emisi, tetapi juga melindungi masyarakat rentan, mendorong partisipasi publik yang bermakna, mendukung transisi yang adil, dan memastikan manfaat aksi iklim dibagikan secara merata,” tegas Menteri Jumhur.

Dewan Tingkat Tinggi dan Komite Ahli Independen

Sebagai wujud tata kelola yang kuat, rancangan undang-undang tersebut memuat rencana pembentukan dua pilar kelembagaan:

  1. Dewan tingkat tinggi yang memberikan arahan strategis dan memperkuat koordinasi lintas kementerian; dan
  2. Komite ahli independen berbasis sains yang mendukung kerja dewan dengan masukan ilmiah.

Dengan rancangan ini, kebijakan iklim Indonesia ke depan akan bertumpu pada koordinasi pemerintah yang solid sekaligus kajian ilmiah yang independen.

Belajar dari Pengalaman Inggris

Indonesia menyambut baik dukungan Komite Perubahan Iklim Inggris, termasuk melalui lokakarya dan pertukaran pengetahuan dalam merancang kelembagaan tata kelola iklim yang efektif dan transparan. Komite yang dibentuk Inggris berdasarkan Undang-Undang Perubahan Iklim tahun 2008 ini dikenal dengan praktiknya dalam menyusun rekomendasi berbasis bukti ilmiah (evidence-based), memantau kemajuan kebijakan secara berkala, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah melalui pelaporan yang transparan. Pengalaman tersebut dinilai menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia dalam merancang komite ahli independennya sendiri.

Galeri Foto

Additional image
Additional image